Ratusan Aktivis Mahasiswa di Sumenep Ingatkan Kapolres Kasus Mangkrak
Beberapa poster lain yang juga tampak dibawa pasukan organisasi bintang sembilan ini adalah tudingan lemahnya supremasi hukum. "Kasus korupsi gedung Dinkes, pembangunan KIHT, pungli pasar, tuntaskan," tulis dalam poster yang dibawa salah satu kader perempuan.
NUSADAILY.COM- SUMENEP - Ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep mendatangi Mapolres Sumenep, Jumat 27 Januari 2023.
Kedatangan mereka tersebut dalam rangka ingatkan Kapolres beserta jajaran bahwa masih ada kasus yang mangkrak di meja Korps Bhayangkara tersebut.
Selain menyuarakan aspirasinya, para kader organisasi mahasiswa besutan Mahbub Junaidi tersebut membentangkan poster yang bertuliskan "2023 Ganti Kapolres,".
Beberapa poster lain yang juga tampak dibawa pasukan organisasi bintang sembilan ini adalah tudingan lemahnya supremasi hukum.
"Kasus korupsi gedung Dinkes, pembangunan KIHT, pungli pasar, tuntaskan," tulis dalam poster yang dibawa salah satu kader perempuan.
Koordinator Lapangan, Dimas Wahyu Abdillah mengatakan, meski sudah sering berganti pucuk pimpinan di Polres Sumenep, namun kinerja dalam penegakan supremasi hukum masih lemah.
Buktinya, kasus menahun seperti tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan gedung dinas kesehatan (Dinkes) masih belum selesai.
Selain itu, kasus pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) juga tidak jelas sampai dimana proses hukumnya.
"Ditambah kasus pencemaran nama baik organisasi kami (PMII,red) oleh salah satu media online. Ini juga sudah berlangsung 2 tahun sampai sekarang tidak jelas," tegasnya.
Jika kondisi demikian terus berlanjut, Dimas bersama para aktivis PMII Cabang Sumenep yang kini dinakhodai oleh Abdul Mahmud mengancam akan turun jalan kembali dengan membawa jumlah massa lebih besar.
"2023 ganti Kapolres. Janji sejak tahun 2022 lalu sampai sekarang tidak ada buktinya, supremasi hukum tetap saja lemah. Artinya Sumenep hari ini benar-benar krisis supremasi hukum," jelasnya.
Terpisah, Kapolres Sumenep, AKBP Edo Satya Kentriko mengatakan bahwa beberapa tuntutan mahasiswa itu sebagain telah berhasil diselesaikan sejak dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di lingkungan kepolisian setempat.
"Kalau untuk kasus gedung dinkes ini memang butuh waktu. Karena butuh sinkroniasi antara kami dengan kejaksaan, makanya ini terus kita kejar," terangnya.
Kapolres Edo menambahkan, dalam kasus rasuah pembangunan gedung Dinkes pihaknya bersama kejaksaan masih menggali unsur penting lain seperti pemenuhan perkara dari para tersangka agar tidak hilang lagi.
"Makanya ini terus kita dalami lagi. Karena itu yang memang kita kekurangan masih," urai mantan Kanit I Subdit V Dittipidkor Bareskrim Mabes Polri ini.
Sementara itu, untuk kasus pencemaran nama baik PMII oleh salah satu media online, lanjut AKBP Edo, akan segera diselesaikan dalam waktu singkat.
Sebab, lanjut dia, kasus tersebut tidak masuk dalam Tipikor yang membutuhkan waktu lama. "Hasil koordinasi dengan penyidik akan kita selesaikan akhir bulan," pungkasnya. (nam/wan)
