Ketua PD Muhammadiyah Kota Malang: Perlu Terobosan Untuk Kelola Sistem Politik Jelang Pilpres 2024

NUSADAILY.COM – KOTA MALANG - Isu politik soal pilpres turut masuk dalam poin pembahasan di Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah 2022 di Solo, Jawa Tengah, yang dihelat pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang.

Hal itu disampaikan dalam Sarasehan keumatan, kebangsaan dan dinamika global sebagai rangkaian Pra-Muktamar Muhammadiyah-Aisyiyah ke-48 di Hotel Savana Kota Malang, Minggu (13/11).

Mengambil tema "Membangun Politik Berkeadaban Yang Adil Makmur dan Berkemajuan", Sarasehan Pra-Muktamar ini menghadirkan narasumber Prof Syafiq Mughni MA PhD, Ketua PP Muhammadiyah dan Dr H Imam Addaruqutni MAg dan dipandu oleh Lutfi J Kurniawan.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang, Jawa Timur, DR Abdul Haris mengatakan, saat ini Muhammadiyah belum bisa berbuat banyak dalam hal perpolitikan nasional.

Menurutnya, saat ini sistem yang terbangun masih belum sempurna.

“Jika sistem politik terbangun seperti saat ini maka sangat susah apalagi jelang Pileg dan Pilpres 2024. Karena itu perlu ada suatu terobosan guna mengubah dan mengelola sistem dengan baik” kata Abdul Haris.

Ia mencontohkan, untuk menjadi pemimpin kepala daerah saja diperlukan persaingan yang kurang sehat. Apalagi menjadi calon presiden.

BACA JUGA: Muhammadiyah Harap Ada Suasana Baru di Pilpres 2024

“Karena sistemnya seperti saat ini, untuk jadi wali kota, dewan dan kabag saja ada harganya. Sehingga bagaimana memikirkan rakyat atau negara. Semua ada harganya,” ujarnya kepada wartawan.

“Karena itu kehadiran Prof. Syafiq A Muhni dan Dr. H. Imam Addaruqutni dapat membuat kita mengerti kondisi perpolitikan negara kita dan sangat penting bagi Muhammadiyah,“ lanjutnya. 

Ia berharap dengan adanya sarasehan ini, muncul pedoman bagi generasi muda yang ingin terjun ke bidang politik. 

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menuturkan, masalah tahun politik 2024 tergabung dalam sembilan isu-isu strategis tentang kebangsaan.

Haedar mengatakan, Muhammadiyah mengharapkan adanya suasana baru dalam Pilpres 2024 yang membedakannya dengan Pilpres 2019.

“Apa suasana baru itu? Pertama, kita tidak mengulangi lagi yang selama ini kita resahkan bersama, dan pembelahan politik. Ini penting agar kita tidak terlibat dalam subjektivikasi politik yang akhirnya ketika terjadi pembelahan menyebabkan negara tidak bisa menjadi kekuatan yang berwibawa," kata Haedar Nashir.

Menurut Haedar, cara agar kejadian serupa tidak terulang maka harus menghindari hal-hal yang membuatnya terbelah, misalnya seperti menghindarkan politisasi identitas agama, suku, ras dan golongan, bahkan ideologi tertentu.

Selain itu, untuk mencegah pembelahan politik, menurutnya, diperlukan kekuatan masyarakat seperti organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah.

“Tentu kita ingin lahirnya para elit siapapun yang diusung partai manapun, baik di partai politik, di kekuatan-kekuatan masyarakat yang menjadi penyangga dari kontestasi, baik dari relawan maupun calon eksekutif betul-betul menjadi negarawan," tuturnya.

“Saat ini menciptakan ruang publik untuk kontestasi 2024 itu adalah ajang para negarawan untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan diri, kelompok, kroni, dinasti dan orientasi kekuasaan yang tak berkesudahan," lanjutnya. 

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, persoalan pemilu 2024, menjadi bagian dari masalah kebangsaan yang sangat serius. Tidak hanya melaksanakan mekanisme 5 tahunan dalam siklus politik nasional, namun juga momentum strategis bagi rakyat memiliki pemimpin baru, presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, kehadiran Muhammadiyah tetap tak bisa lepas dalam dinamika politik nasional. 

"Muhammadiyah itu memang tidak berpolitik. Tapi Muhammadiyah tidak bisa lepas dari dinamika politik nasional yang terjadi. Kita tahu persis, bahwa sejak Reformasi 1998, berbagai persoalan kebangsaan kita masih didominasi dan bahkan sangat terpengaruh oleh dinamika politik yang ada di Tanah Air. Oleh karena itu Muhammadiyah perlu mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam suksesi kepemimpinan 2024, berdasarkan pemilu yang sebelumnya," tandasnya.

Lebih lanjut Mu'ti menyampaikan, selain isu pilpres 2024, ada beberapa isu strategis lainnya yang juga akan dibahas dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah. Isu ini disebut menjadi alternatif solusi yang ditawarkan Muhammadiyah dari persoalan yang dihadapi Tanah Air.

"Ada isu perubahan iklim, bonus demografi, hingga aging population," ujarnya. (lna)