Jokowi Sebut Peredaran Uang Makin Kering, Bos BI Minta Bank Genjot Penyaluran Kredit

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, peredaran uang makin kering.

Hal ini diduga karena bank diduga banyak memilih membeli Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pihaknya pun juga mengimbau kepada perbankan agar menggenjot penyaluran kredit.

Karena BI sendiri juga telah memberikan banyak likuiditas kepada perbankan.

"Berkaitan dengan tambahan likuiditas untuk perbankan menyalurkan kredit. Pesan kami para perbankan kalau ditambah likuiditas, seperti pesan Bapak Presiden tolong itu disalurkan kepada kredit," kata Perry dalam konferensi pers usai acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Perry juga mengimbau jangan sampai telah ditambahkan likuiditasnya, tetapi malah balik lagi membeli SBN, SRBI dan SVBI.

"Kami sudah menambah likuiditas, tolong disalurkan untuk kredit. Jangan kemudian balik lagi untuk membeli SBN atau SRBI, sepeti pesan dari pak Presiden sepeti itu," jelasnya.

Pernyataan Jokowi

Sebelumnya Jokowi menyebut telah mendapatkan informasi dari para pelaku usaha terkait peredaran uang di Indonesia.

"Pak Gubernur (Perry Warjiyo), saya mendengar dari banyak pelaku usaha, ini kelihatannya kok peredaran uangnya makin kering. Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN atau terlalu banyak dipakai untuk membeli SRBI atau SVBI, sehingga yang masuk ke sektor riil berkurang," kata dia dalam dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI).

Jokowi juga mengajak seluruh perbankan di Indonesia untuk berhati-hati dan menjalani bisnis secara pruden. Hal ini perlu dilakukan agar sektor riil bisa terlihat lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Harus hati-hati, tetapi tolong lebih didorong kreditnya. Terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), jangan semuanya ramai-ramai beli yang tadi saya sampaikan ke BI maupun SBN," jelas dia.

Adapun, BI memang telah memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) terbaru bagi perbankan yang menyalurkan kredit atau pembiayaan secara cepat ke sektor-sektor prioritas. Insentif tersebut berupa potongan setoran giro wajib minimum (GWM) dari yang saat ini berlaku 9%.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro sebelumnya mengatakan kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2023. Total penetapan besaran insentif paling besar 4%, meningkat dari sebelumnya 2,8%.

"Kalau dia banknya rajin semua sektor dibiayai, nanti GWM nggak perlu memenuhi 9%, tinggal dikurangkan saja," kata Solikin dalam Taklimat Media di kantornya, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Perputaran Uang Kering

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengingatkan bank berhati-hati terhadap cepatnya perubahan dan disrupsi teknologi saat ini.

Namun, bukan berarti juga bank terlalu berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Pasalnya hal itu berdampak pada keringnya perputaran uang di sektor riil.

Yang terpenting adalah cepat dalam merespon skenario ke depan, termasuk memantau inflasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

"Memang kita harus prudent dalam melangkah tapi juga jangan terlalu hati-hati. Kredit kalau terlalu berhati-hati, semuanya terlalu hati-hati akibatnya kering perputaran di sektor riil. Paling penting juga adalah antisipasi terhadap semua skenario ke depan, cepat dalam merespon setiap perubahan, misalnya untuk inflasi cek terus di lapangan," ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Jokowi mengajak pihak perbankan harus mendorong kredit, terutama bagi UMKM. Namun hal itu tetap dilakukan dengan hati-hati.

"Saya mengajak perbankan memang harus pro dan memang harus hati-hati, tapi tolong lebih didorong lagi kreditnya terutama bagi UMKM, terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), jangan semuanya ramai-ramai beli yang tadi saya sampaikan ke BI maupun SBN," jelas dia.

Hal ini perlu dilakukan agar sektor riil bisa terlihat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Kemudian dia juga menjelaskan selalu memeriksa terkait fiskal, realisasi belanja pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Realisasi belanja Pemda padahal tinggal tiga minggu, masih di angka 64%. Pemerintah Pusat masih di 76%," ujar dia.

Dari data Bank Indonesia (BI) Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 3,43% (yoy) pada Oktober 2023.

Sementara itu, kredit perbankan pada Oktober 2023 tumbuh 8,99% (yoy), didukung peningkatan permintaan pembiayaan sejalan dengan kinerja korporasi dan konsumsi rumah tangga yang terjaga.

Secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh sektor Jasa Sosial, Jasa Dunia Usaha, dan Pertambangan.

Pembiayaan syariah juga terus meningkat mencapai 14,68% (yoy) pada Oktober 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 8,36% (yoy), antara lain didukung oleh penyaluran KUR yang meningkat.(sir)