Inisiasi Halaqah Ulama, RMI PCNU Kabupaten Malang Ajak Berdayakan Pesantren

Para kiai pondok pesantren di bawah Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di hall El Hotel Karangploso, Sabtu (12/8). Dalam kegiatan yang diadakan oleh Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) PCNU Kabupaten Malang bersama Komisi E DPRD Provinsi Jatim tersebut

Aug 12, 2023 - 20:09
Inisiasi Halaqah Ulama, RMI PCNU Kabupaten Malang Ajak Berdayakan Pesantren
Ketua RMI PCNU Kabupaten Malang Gus Ikhwan saat memberi sambutan.

MALANG - Para kiai pondok pesantren di bawah Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di hall El Hotel Karangploso, Sabtu (12/8). Dalam kegiatan yang diadakan oleh Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) PCNU Kabupaten Malang bersama Komisi E DPRD Provinsi Jatim tersebut bertujuan untuk menguatkan pesantren di Kabupaten Malang.

Ketua RMI PCNU Kabupaten Malang Gus ikhwan menyampaikan peran pesantren sangat besar dalam perjalanan NU. Karena NU didirkan oleh kiai dan kiai semua berasal dari pesantren. Oleh karena itu penting sekali untuk merawat pesantren. "Dalam halaqah ini kami para pengurus ingin mendengar masukan dari para kiai," katanya.

Halaqah ulama ini kami ingin ngalap berkah para ulama dan ingin menguatkan pesantren.  Karena hanya ulama yg takut kepada Allah. Indonesia rukun salah satunya karena ulama.

Yang mendoakan kedamaian di indonesia kata dia adalah ulama Nahdlatul Ulama. 

Dilanjutkan Gus Ikhwan halaqah ini semacam musyawarah apa yg dilakukan di pesantren. Menurut dia, dari dulu pesantren sudah mandiri. 

"Maka kami minta restu kiai agar bisa merawat pesantren. Kami siap lakukan titah kiai," kata Gus Ikhwan.

Sementara anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim Hikmah Bafaqih menyampaikan jika pesantren telah banyak memberi kepada negara. Karena biaya pendidikan di pesantren rata-rata murah dan banyak juga yang gratis. "Kami di pemerintahan membikin sekolah boarding itu biayanya sangat mahal. Tapi di pesantren bisa gratis," katanya.

Oleh karena itu lanjut dia sudah merupakan kewajiban jika negara memperhatikan pesantren. Namun untuk bisa mendapat fasilitas negara pesantren harus mengikuti sistem administrasi negara. Sayangnya lanjut dia, masih banyak pesantren yang belum terdaftar di emis dan ijob," ungkap caleg PKB dapil Malang Raya ini. (*)