Dialog Publik RPS: Bacawabup Umam dan Khulaim Terkesan Konvesional, Andre ‘Menyala Abangku’

NUSADAILY.COM – SIDOARJO ; Dialog publik RPS menjadi ajang tiga bakal calon wakil bupati (Bacawabup) Pilkada Sidoarjo 2024, memaparkan konsep ide dan gagasan dalam membangun Sidoarjo ke depan. Termasuk isu korupsi tetap menjadi penekanan mereka, untuk mendulang simpati publik sekaligus nilai ‘tawar bagi’ bagi Cabup, calon  pasangannya.

Kegiatan dialog publik digagas RPS,--sebuah komunitas group media sosial Whatsapp (WA) Ruang Publik Sidoarjo berisi 400 anggota ini digelar di Kedai ‘Mbak Atik’, pada Sabtu (15/6) malam. Bertajuk ; “Mencari dan Memilih Calon Pemimpin Sidoarjo 2024”, kegiatan ini dimoderatori Nanang Haromain, peneliti dari Institute Research and Public Development (IRPD) Sidoarjo.

“Dialog publik ini memang kami gelar bertujuan untuk memberi ruang pada calon pemimpin Sidoarjo mensosialisasikan konsep, gagasan maupun ide serta program andalannya untuk membangun Sidoarjo ke depan,” kata Sujani S.Sos, penggagas Dialog Publik, sekaligus pengelola admin WA RPS, dikonfirmasi pada Minggu (16/6) pagi tadi.

Kegiatan ini, lanjut dia, terus dilakukan dengan mengundang cabup dan cawabup secara bergantian. “Tidak ada orientasi atau pretensi apapun dari kegiatan ini, kecuali hanya sebagai jembatan penghubung antara calon pemimpin dengan masyarakat Sidoarjo. Sehingga masyarakat Sidoarjo saat memilih nanti, tidak seperti membeli kucing dalam karung,” ujarnya. 

Adapun tiga bacawabup diberi kesempatan memaparkan gagasan dan ide membangun Sidoarjo ke depan itu, di antaranya  H. Khulaim Junaedi (Bacawabup PAN), Muchammad Solichul Umam (Bacawabup PKB) dan dr Andre Yulius (Bacawabup PDIP). Mereka secara bergantian memaparkan gagasan dan ide maupun konsep kerjasama dengan bupati, sebagai pasangannya  dalam membangun Sidoarjo ke depan.

Tidak ada perbedaan sigfinikan dalam adu gagasan. Ketiganya hampir berkeinginan sama,--yakni membangun pemerintahan Sidoarjo ke depan  yang baik dan bersih dan amanah, berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Kalau pun ada perbedaan konsep atau gagasan, itu lebih pada tataran penekanan starting dalam pelaksanaan program membangun Sidoarjo.

Bacawabup Khulaim, misalnya untuk membangun Sidoarjo lebih menitikberatkan dengan memulai memberdayaan pemerintahan desa. Dengan konsep relatif konvesional, dia menganggap desa sebagai miniatur pemerintahan kabupaten yang ke depannya harus mendapat perhatian besar.

Salah satunya adalah pentingnya, penguatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Ini berjalan ketika anggaran desa (APBdes) untuk menyokong kelangsungan membangun segala sektor itu mendapat perhatian dari Pemkab Sidoarjo.  “Ke depan pembangunan jangan tertumpuh pada kawasan kota saja. Justru di desa-desa harus digenjot sebagai bentuk pemerataan pembangunan segala sektor, yang efeknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Khulaim.

Sementara M. Solichul Umam, bacawup PKB mengakui bahwa saat ini pemerintahan Sidoarjo dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ini tidak lepas dari perkara korupsi yang melibatkan tiga bupati sebelumnya,--semuanya berasal dari PKB.

“Kami menyadari itu, sehingga kami dari PKB nantinya startnya tidak dari angka nol lagi, tetapi berangkat dari angka minus. Sehingga kami dituntut harus bisa menyakinkan masyarakat sekaligus membuktikan bahwa kami, pemimpin dari PKB mampu membereskan persoalan-persoalan yang selama ini membelenggu Sidoarjo,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Cak Umam, ke depan dibutuhkan pemimpin yang berani dan tegas. “Bupati dan wakil bupati Sidoarjo periode berikutnya harus berani melakukan langkah lebih kongkret. Reformasi birokrasi harus berjalan. Pemerintah bersih diwujudkan, dengan mengoptimalkan dan memberdayakan lembaga-lembaga yang benar-benar berorientasi kepentingan masyarakat Sidoarjo. Bukan berorientasi kepentingan kelompok atau individu,” ujarnya.   

Sedangkan Bacawabup  Andre, terkesan lebih berapi-api. Dengan semangat “Menyala Abangku”, paparannya lebih menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bebas korupsi. “Warga kota delta pasti akan hidup sejahtera dan pembangunan bakal berjalan pesat jika Kabupaten Sidoarjo bisa dibebaskan dari perilaku korup yang dilakukan para politisi di eksekutif maupun legislatif serta kalangan birokrat,” ujarnya.

Dia pun mencanangkan sikap berani berantas korupsi, memberantas sikap intoleran, berani berantas kejahatan birokrasi serta keterbukaan keuangan daerah. “Kalau ada yang korupsi, termasuk bupati, saya sendiri yang akan melaporkan,” ujarnya.

Gerakkan good governace and clean govermnet maupun terkait sikap tolak dan berantas  korupsi, yang digemborkan tiga cawabup ini, sebenarnya merupakan isu yang usang,--bahkan mungkin tidak menarik lagi bagi publik. Mengingat, sejak memasuki era reformasi hingga sekarang, korupsi masih saja melilit negeri ini. Bukan sikap skeptis, namun kenyataan begitulah negeri ini yang masih dihuni banyak koruptor.

Yang juga sempat menjadi pertanyaan publik, apa menarik dan strateginya jabatan wakil bupati. Mengingat, selama ini hubungan bupati dan wakil bupati Sidoarjo, selalu berjalan tidak harmonis,--mulai Bupati Win Hendrarso dengan Wakil Bupati Saiful Ilah, hingga Bupati Ahmad Muhdlor Ali bersama Wakil Bupati H. Subandi.

Bahkan harmonisasi pasangan terakhir ini  hanya berjalan pada tahun pertama. Selanjutnya mereka tidak lagi sebagai ‘dwi tunggal’ untuk membangun Sidoarjo. Nah, apakah ketiga bacawabup itu yang tampil pada acara Dialog Publik sudah mengantisipasi sekaligus punya jurus dalam menyikapi fenomena ini? Kita hanya berharap semoga ke depan Sidoarjo baik-baik saja  dengan dipimpin pasangan yang berintegritas tinggi dan amanah.  (*/ful)