Dewan Pakar Berkoar Munaslub, Partai Beringin ‘Berkobar’

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Berdasarkan Hasil rapat Dewan Pakar Partai Golkar merekomendasikan agar Ketua Umum Airlangga Hartarto segera mengumumkan deklarasi diri sebagai capres untuk Pilpres 2024.

Rekomendasi itu disampaikan lewat surat resmi Dewan Pakar yang ditujukan langsung kepasa Airlangga pada Senin (10/7).

Surat sebagai rekomendasi dari Rapat Pleno VIII Dewan Pakar yang digelar sehari sebelumnya, Minggu (9/7).

"Maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu, Sdr Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar," demikian bunyi rekomendasi dalam salinan surat.

Rekomendasi itu sekaligus meminta agar deklarasi berbarengan dengan pengumuman cawapres. Dewan Pakar memberi tenggat agar deklarasi digelar paling lambat pada Agustus mendatang.

Surat tersebut itu total mengeluarkan tiga rekomendasi kepada Airlangga. Selain mengumumkan deklarasi, Dewan Pakar juga meminta Airlangga segera membentuk poros baru di Pilpres 2024 mendatang di luar poros KIB yang ada saat ini.

"Poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang- pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024".

Sementara rekomendasi ketiga, Dewan Pakar Partai Golkar meminta Airlangga dengan Partai Golkar segera menggelar program Airlangga Menyapa rakyat ke seluruh wilayah Indonesia.

Merespons hal itu, Ketua DPD Golkar Jawa Barat TB Ace Hasan Syadzily menilai rekomendasi dewan pakar sebagai penguat hasil Munas partainya, yang mendorong Airlangga maju sebagai capres.

Dia membantah rekomendasi itu sebagai usulan agar partainya segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mencopot Airlangga.

"Tidak ada, tidak ada sama sekali. Kan saya sebagai Ketua Golkar Jawa Barat sangat tidak setuju ada Munaslub. Harusnya kita solid kok bicara soal Munaslub," kata dia.

Alasan Dewan Pakar Golkar Serukan Munaslub

Terpisah, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam membuka opsi Airlangga Hartarto dicopot dari jabatannya sebagai ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Ridwan juga meminta agar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 yang memutuskan Airlangga sebagai bakal calon presiden (capres) dalam kontestasi politik 2024 juga segera dievaluasi.

"Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya. Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan capres," kata Ridwan saat dikonfirmasi Nusadaily.com Rabu, (12/7).

Ridwan beralasan sejak Airlangga ditetapkan sebagai capres Golkar sejak 2019 lalu, hingga kini belum ada tanda-tanda 'kemenangan' Golkar. Bahkan sejumlah survei menurutnya telah mencatatkan Golkar disalip oleh partai lain.

Misalnya survei Litbang Kompas pada terbaru Litbang Kompas pada periode 29 April-10 Mei 2023. Golkar berada di urutan keempat dengan perolehan elektabilitas survei 7,3 persen, disalip Demokrat yang memperoleh suara 8 persen.

Ridwan pun menilai selama ini para pengurus partai terkesan diam dan tidak memberikan sinyal terkait sikap dan pilihan Golkar pada 2024 mendatang.

"Dengan diamnya seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai ke daerah itu membuat partai ini menjadi loyo," kata dia.

Lebih lanjut, Ridwan juga mengkritik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tidak menunjukkan progres yang signifikan.

PPP malah sudah terang-terangan mendeklarasikan bacapres PDIP Ganjar Pranowo, sementara PAN juga diisukan akan berlabuh ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

"Sampai sekarang masih belum jelas arahnya KIB itu. Karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah. Karena fungsinya dewan pakar ini kan para pemikir lah," ujar Ridwan.

Terpisah, Airlangga merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa Munaslub bukan mekanisme di Partai Golkar. Menurutnya, pergantian ketua umum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala.

"Enggak ada, (rapat dewan pakar) agendanya bukan itu. Enggak ada itu (munaslub untuk pergantian ketum)," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/7).

Airlangga selanjutnya juga menanggapi soal isu munaslub untuk mencopotnya dari status calon presiden Golkar. Ia berkata penentuan capres masih menunggu dinamika di koalisi.

"KIB tunggu dulu, sabar, sabar menanti," ucap Airlangga.(han)