Anwar Abbas Minta Jokowi Konsentrasi Urus Negara Dibandingkan Cawe-cawe Pilpres

"Oleh karena itu saya menghimbau kepada bapak Presiden Jokowi yang telah banyak berbuat untuk negeri ini, agar lebih berkonsentrasi penuh bagi menyelesaikan tugasnya," katanya melalui keterangan resmi, Jumat (2/6).

Jun 4, 2023 - 02:21
Anwar Abbas Minta Jokowi Konsentrasi Urus Negara Dibandingkan Cawe-cawe Pilpres

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsentrasi penuh untuk mengurus negara.

Sementara, Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader PDIP pasti akan cawe-cawe karena mempunyai hak politik.

"Artinya soal cawe-cawe sebagai kader partai pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik," kata Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan, Menteng, Jakarta, Kamis (1/6).

Dipihak lain Anwar menekankan, Jokowi tidak sibuk mengurus suksesi kepemimpinan yang akan berlangsung. Menurut Anwar, hal itu perlu demi demokrasi di negeri bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sehat.

"Oleh karena itu saya menghimbau kepada bapak Presiden Jokowi yang telah banyak berbuat untuk negeri ini, agar lebih berkonsentrasi penuh bagi menyelesaikan tugasnya," katanya melalui keterangan resmi, Jumat (2/6).

Anwar menuturkan akhir-akhir ini suasana panas dalam kehidupan politik dan kehidupan berbangsa serta bernegara sudah mulai terasa. Oleh karena itu, ia mengimbau semua pihak agar bersikap dan bertindak jangan keluar dari Pancasila dan UUD 1945.

Kalau berpolitik, kata Anwar, maka berpolitiklah dengan etis, bermoral, dan berakhlak. Jangan ada yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti mempergunakan dan memperalat kekuasaan serta hukum untuk berbuat diskriminatif dan zalim.

Ia mengingatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan terus berjalan meskipun para politisi yang saat ini menjabat sudah tiada.

"Oleh karena itu, jangan ada di antara kita yang beranggapan bahwa tanpa kehadiran kita dan orang-orang kita maka negeri ini akan hancur," imbuhnya.

Menurutnya, kalau ada di antara politisi yang beranggapan dan berpandangan seperti itu, malahan hal itu akan merusak dan menghancurkan negeri.

Setelah melihat fakta dan data yang ada, ia menilai Indonesia benar-benar sangat memerlukan kehadiran para politisi yang bermental negarawan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945.

Anwar mengatakan politisi harus mengedepankan nilai-nilai perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan serta kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, dalam menghadapi semua persoalan termasuk dalam menghadapi masalah suksesi kepemimpinan, mereka lebih mengedepankan sikap arif yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan.

"Hal-hal seperti ini penting untuk disampaikan dan diingatkan agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang telah menjadi idaman dan cita-cita dari kita semua dapat mewujud dan terwujud di negeri yang sama-sama kita cintai ini," pungkas Anwar.

Sebelumnya, Jokowi mengakui melakukan cawe-cawe dalam politik, namun itu disebutnya demi kepentingan negara. Isu intervensi mencuat usai Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana untuk membahas politik.

Jokowi mengklaim cawe-cawe yang dilakukannya adalah demi kepentingan negara, agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan.

"Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe," kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5) lalu.

Ia menjelaskan Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan untuk menjadi negara maju. Jokowi berkata harus ada sosok pemimpin yang melanjutkan berbagai pembangunan saat ini.

Mantan wali kota Solo itu juga menyebut Indonesia hanya punya waktu 13 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi. Jokowi mengingatkan tak semua negara berhasil menjadi negara maju meskipun mendapatkan momentum bonus demografi.

"Beberapa negara yang lepas dari negara berkembang menjadi negara maju Korsel, Taiwan, mereka bisa melompat. Indonesia bisa enggak menjadi negara maju?" ucapnya.

Ia pun bicara soal pergantian kepemimpinan negara pada Pemilu 2024. Jokowi mengaku tak ingin penerusnya di kursi kepresidenan kelak malah menghentikan berbagai upaya pembangunan yang sudah berjalan.

"Kepemimpinan itu jangan maju mundur. Siapa pun yang memimpin harus mengerti apa yang dikerjakan, mikro, makro, situasi global," tegas Jokowi yang secara konstitusi tak bisa mencalonkan diri lagi karena sudah menjabat presiden dua periode.

Ganjar Sebut Jokowi Pasti Cawe-cawe

Meski begitu, Ganjar menegaskan Jokowi tak akan melakukan cawe-cawe bila diartikan sebagai intervensi politik yang membuat proses pemilu berjalan tak adil.

"Saya rasa itu tak akan terjadi. Saya percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya sebagai kader partai," kaya dia.

Di sisi lain, Ganjar merespons pernyataan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan soal cawe-cawe Jokowi. Ganjar lantas meminta kandidat yang maju sebagai bakal calon presiden jangan takut untuk menghadapi isu apapun.

"Dalam tiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk isu apapun," kata dia.

Sebelumnya, pelbagai kalangan sempat mengkritik Jokowi yang terkesan ikut campur atau cawe-cawe urusan partai politik jelang Pilpres 2024.

Presiden Jokowi lalu membantahnya. Dia menegaskan bahwa Pilpres2024 adalah urusan partai politik selaku peserta pemilu.

Terbaru, Jokowi kemudian bicara lagi soal cawe-cawe. Dia mengklaim cawe-cawe yang dilakukan selama ini untuk kepentingan negara yakni memastikan agar pembangunan terlaksana dengan baik.

"Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe," kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5).(han)