Anggota FNasdem Kecewa Layanan Kesehatan Buruk, Tak Seperti Kampanye Wabup Pasuruan
Namun lagi-lagi ia kecewa, karena orangtua cucunya tak membawa identitas KTP dan KK, gagal mendapatkan layanan obat. Ia diminta pulang untuk mengambil dokumen KTP dan KK.
NUSADAILY.COM - PASURUAN - Anggota Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Pasuruan, Hariyanto, mengaku kecewa dengan masih buruknya layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD. Kondisi ini tidak sejalan dengan yang dikampanyekan Wakil Bupati Pasuruan tentang 100 persen layanan kesehatan gratis atau Universal Health Coverage (UHC).
Peristiwa memalukan ini justru ia alami sendiri ketika mengantarkan cucunya, berobat di Puskesmas Winongan hingga ke RSUD Grati, Senin (16/1/23) sekitar pukul 03.00 WIB.
Saat dini hari, cucunya yang mengalami kejang-kejang dibawa berobat ke UGD Puskesmas Winongan. Ironisnya, tak ada seorangpun dokter jaga yang bertugas. Sekira 20 menit kemudian, muncullah seorang perawat yang terbangun dari tidurnya.
Sayangnya, sang perawat tidak bisa memberikan layanan kesehatan. Ia justru menyarankan untuk pulang dan kembali pada saat dokter sudah ada.
"Puskesmas Winongan memiliki UGD dan rawat inap, yang semestinya ada dokter jaga," kata Hariyanto.
Tak ingin kondisi kesehatan cucunya memburuk, ia segera membawa berobat ke RSUD Grati. Ia sedikit lega karena segera mendapatkan perawatan medis.
Namun lagi-lagi ia kecewa, karena orangtua cucunya tak membawa identitas KTP dan KK, gagal mendapatkan layanan obat. Ia diminta pulang untuk mengambil dokumen KTP dan KK.
"Saya sudah tunjukkan foto KTP dan KK, tapi petugas minta identitas secara fisik. Saya tidak mungkin pulang ke Desa Kronto, Lumbang hanya untuk ambil dokumen," tandasnya.
Karena merasa kesal, ia akhirnya bermaksud menelepon dr Retno, Dirut RSUD Grati. Hingga akhirnya ia dilayani dan diberikan obat petugas.
"Pelayanan kesehatan yang masih buruk ini tidak sesuai dengan yang digembar-gemborkan Wabup Pasuruan. Saya saja masih mengalami hal buruk, apalagi masyarakat yang tidak mengerti apa-apa," tandas Hariyanto yang juga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan.
Humas RSUD Grati, Deby, menyatakan bahwa dokumen foto KTP dan KK sudah bisa dijadikan untuk memberikan layanan gratis ke masyarakat. Pengecekan dokumen secara fisik, dimaksudkan untuk mengantisipasi penyimpangan dokumen milik orang lain.
"Ini akan menjadi evaluasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik," kata Deby. (oni)
