Anggota DPRD Magetan Malas Rapat, Hanya Quorum di Absensi

NUSADAILY.COM - MAGETAN - Pemandangan kursi kosong saat rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan kerap sekali kita jumpai. Para wakil rakyat tersebut terkesan malas untuk ikuti rapat, seperti hari ini Selasa (20/06/2023). 

Rapat dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Perencanaan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat Paripurna Gedung Parlemen pada absensi tercatat jumlah yang hadir sebanyak 23 orang saja hingga dinyatakan Quorum dan rapat pun dimulai.

Namun di pertengahan rapat, para wakil rakyat yang tinggal di tempat hanya sebanyak 13 orang saja termasuk ketua DPRD Sujatno. Unsur wakil seperti Pangayoman, Nurhawid dan Suwarno tak hadir hingga rapat berakhir.

Bupati Magetan Suprawoto juga tak hadir dalam rapat, selaku pemerintah daerah hanya Wakil Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti, Sekda Magetan Hergunadi, serta unsur TNI Polri. Mereka tetap berada di ruangan sampai rapat selesai. 

Dikinfirmasi usai rapat, Ketua DPRD Magetan Sujatno mengatakan jika sesuai dengan absensi yang diserahkan padanya menjelang rapat dimulai, anggota DPRD yang hadir menjadi peserta rapat dalam absensi sebanyak 23 orang dan itu sudah quorum. 

"Untuk anggota dewan yang tidak hadir, sudah ada izin atau keterangan tertulis ke fraksi masing-masing. Tadi ada beberapa yang memang izin. Untuk yang hadir di rapat sesuai yang diserahkan ke saya absensinya itu 23 orang sudah quorum," terang politisi PDI P itu.

Terakhir ditanyakan ketidakhadiran Bupati Magetan Suprawoto dalam rapat paripurna, Sujatno mengaku tak ada izin dan tak ada keharusan izin pada dirinya sebagai ketua DPRD.

"Yang saya dengar beliau ke Jakarta ya,"  pungkasnya. 

Salah satu tokoh masyarakat di Magetan, Beni Ardi, menyayangkan para wakil mereka yang duduk di DPRD saat ini malas untuk hadir di rapat. Padahal hadir mereka dalam setiap  pembahasan pembahasan sangat diharapkan untuk mengawal anggaran agar sampai kepada rakyat. 

"Jangan sampai anggaran yang notaboke duit rakyat malah tidak sampai kepada rakyat. Hanya dinikmati oleh elit birokrasi, belanja pegawai saja. Hanya buat gedung gedung kantor kantor pemerintah saja. Sedang belanja langsung kepada rakyat minim," tegasnya. 

Menurutnya dewan sebagai fungsi pengawasan gagal dalam hal ini. Ada kebun Refugia, kebun buah Srogo yang selama ini menjadi benalu APBD yang terus menyedot anggaran dalam oprasional dan perawatannya. 

"Kemudian ditambah lagi rencana Eco-Bamboo Park itu, sirkuit parang. Apa jaminannya kebelakang tidak mengunakan APBD. Bukankankah APBD habis untuk membiayai itu dan rakyat tidak mendapatkan manfaat apa apa. Banyak masalah urgen yang seharusnya didahulukan seperti jalan rusak, infrastruktur pengairan untuk pertanian juga banyak yang rusak dan sebagainya," paparnya.

Terakhir Beni meminta kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD Magetan benar benar serius untuk mengawasi pengunaan anggaran agar hak hak dan kepentingan rakyat terakomodir. (*/nto).