Soal OTT KPK di Sidoarjo: Trimedya PDIP: Semoga Tak Bermuatan Politis

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan memuji kinerja KPK di bawah kepemimpinan Nawawi Pomolango dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo. Meski begitu, Trimedya mengingatkan jangan sampai OTT yang dilakukan KPK bermuatan politis.

"Iya memang KPK dengan semangat baru, ketua baru, kinerjanya kelihatannya akan lebih baik ya. Walau keadaan sedang 18 hari menjelang tanggal 14 Februari, KPK masih melakukan OTT, semoga tidak mempunyai muatan politis," kata Trimedya saat dihubungi, Sabtu (27/1/2024).

Trimedya menyebut memang belum ada kepala daerah atau pejabat politik yang ditangkap dalam OTT KPK di Sidoarjo. Namun, dia meyakini itu akan jadi kepentingan politik jika memang nantinya ada kepala daerah yang tertangkap terkait OTT tersebut.

"Karena pastilah kalau terjadi seperti ini kan walaupun dari 10 yang diangkut ini nggak ada bupatinya, tapi mungkin akan merembet kepada kepala daerahnya, bupatinya. Kalau seandainya saat tahun tahun politik yang suadh hitungan minggu pasti untuk kepentingan politik lah," ucapnya.

Trimedya berharap KPK bisa menahan diri seperti Kejaksaan Agung. Dengan begitu, menurutnya KPK tidak akan dituding melakukan OTT atas muatan politis.

"Kemudian, kita berharap KPK sesungguhnya kalau memungkinkan seperti Kejaksaan Agung, ada moratorium sampai 14 Februari selesai, sehingga tak ada tudingan ada muatan politis. Kita belum tahu ini Sidoarjo bupatinya siapa, dari partai apa, saya mendengar bupatinya dari PKB, gitu loh," ujar dia.

"Nah jangan sampai ada asumsi KPK juga digunakan untuk kepentingan politik tertentu, mudah-mudahan tidak," lanjutnya.

Trimedya lantas bicara terkait dampak jika KPK melakukan OTT untuk kepentingan politik praktis. Dia menyebut para politisi pasti memiliki pendukung militan yang bisa membuat suasana pemilu menjadi tidak kondusif.

"Tanpa menghalangi prsoes penegakan hukum, apa lagi menyangkut orang politik, sebagaimana disampaikan Jaksa Agung. Bukan tidak dilanjutkan, dihold, ditahan, sampai perhelatan nasional jalan. Apa lagi sekarang eskalasi politik naik terus sampai tanggal 14 Februari kan, masing masing partai ada pendukung, gitu. Itu yang harus kita jaga sama sama supaya kita namanya pesta benar-benar bisa pesta, jangan sampai kita jadi nggak bisa pesta," ujar dia.

KPK OTT di Sidoarjo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK juga melakukan penyegelan di salah satu kantor Pemkab Sidoarjo.

Dilansir detikJatim, Sabtu (27/1/2024), informasi yang dihimpun sejumlah ASN yang diamankan terkait OTT yang dilakukan KPK sejak Kamis (26/1). Setidaknya lebih dari tiga ASN yang diamankan oleh petugas KPK.

Tiga ASN yang diperiksa dan diamankan tersebut diketahui dua pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), Jalan Pahlawan, Sidoarjo. Satu penjabat salah satu kepala bagian di Sekretariat Daerah dan salah satu bank BUMD di Sidoarjo.(han)