Selangkah Lagi Cak Imin Cawapres Anies, Gus Mahasin: “Tinggal Tunggu Waktu Deklarasi Pasangan”

NUSADAILY.COM – JOMBANG – Anies Baswedan didampingi istri beserta KH. Nasirul Mahasin bin Nursalim (Gus Mahasin), melakukan safari politik ke seluruh Ponpes di Jombang, Jawa Timur, Kamis (31/8) kemarin.

Anies mengunjungi semua pondok besar di kota santri itu dan dipungkasi sowan ke Ibunda Muhaimin Iskandar, Ketum PKB, Ibu Nyai Muhasonah Iskandar, di Ponpes Mamba’ul Ma’arif.

Tak banyak yang tahu persis pembicaraan Anies dengan Nyai Muhasonah. Namun sumber Nusadaily.com menyebut, selain silaturrahmi, Anies juga minta restu untuk menggandeng Muhaimin sebagai Cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang.

Gus Mahasin, Kakak tertua Gus Bahak ini menjelaskan, menyandingkan Anies-Muhaimin ini sebetulnya sudah dilakukan sudah lama sejak sebelum koalisi perubahan (KPP) belum terbentuk.

“Jadi ini program lama namun baru terwujud belakangan ini, jadi kalau menurut saya, Mas Anies tak membelot ke PKB atau Muhaimin. Coba para wartawan ini cek ke Cak Imin atau timnya, Gus Jazil (Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR, red.), KH. Syaifullah Maksum (Dewan Syuro PKB), kami ditugaskan mewakili Mas Anies untuk menjalin komunikasi, sementara beliau-beliau mewakili Cak Imin. Pertemuannya berpuluh-puluh kali dan berbulan-bulan, bukan hanya satu dua kali,” kata Gus Mahasin.

Sehingga, Imbuh Gus Mahasin, kalau ada yang beranggapan Anies menghianati Demokrat, karena tidak mewapreskan AHY, atau disebut membelot ke Muhaimin, adalah persepsi yang salah.

“Karena target para Kyai yang sepaham dengan kami, Anies itu Presiden 2024, bukan capres, atau capres yang diperjuangkan untuk menjadi presiden. Sehingga untuk memudahkan usaha itu, dicarikanlah sosok yang bisa merepresentasikan NU. Waktu itu pilihannya ada Ibu Khofifah, Mbak Yenny Wahid dan Gus Muhaimin. Tapi ternyata, takdir Allah nampaknya menggandengkan Anies-Muhaimin,” Ungkap Gus Mahasin.

Surya Paloh Ungkap Nasib Koalisi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyinggung nasib Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah ramai kabar Anies Baswedan gandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Hal itu membuat Partai Demokrat yang sejak awal mengusung Anies merasa dikhianati. PKB hingga ini masih menjadi bagian Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres.

"Sampai hari ini koalisi masih ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada kami belum tahu juga," ujar Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (31/8).

Paloh menyebut pihaknya menghargai apa pun sikap yang dinilai terbaik oleh Partai Demokrat yang sudah mencopot baliho Anies Baswedan bersama Ketum Agus Harimurti Yudhoyono sejak Kamis (31/8) malam.

Dia mengaku menghargai pilihan Partai Demokrat apabila memilih hengkang dari KPP. Di sisi lain, Paloh tak menampik berharap KPP dapat bertahan dan terus lanjut.

"Insyaallah apa yang terbaik, kenapa kami paksakan bubar kalau memang bisa bertahan baik, bagus, berkembang? Syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai ini kan suatu rida yang bagus," jelas Paloh.

Lebih lanjut, Paloh menyebut selama ini tak langsung berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS. Komunikasi terjalin oleh masing-masing representasi partai politik, yakni Tim 8.

Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) merupakan gabungan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS. Mereka sepakat mengusung Anies dalam Pilpres 2024.

Sementara itu, PKB kini masih bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan Anies telah menyetujui kerja sama dengan Partai NasDem dan PKB di Pilpres 2024 secara sepihak. Kerja sama itu dibangun untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Riefky menyebut informasi itu berasal dari juru bicara Anies, Sudirman Said, dan kini partainya merasa dikhianati akan hal tersebut.

Padahal, kata dia, Anies menghubungi Demokrat pada 12 Juni dan berkata pada AHY sudah beberapa kali dihubungi ibu dan guru spiritual untuk segera berpasangan dengan Ketum Demokrat itu dalam Pilpres 2024.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," jelas Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8).

Kendati demikian, hingga kini belum ada konfirmasi atau pengumuman resmi mengenai duet Anies dan Cak Imin, baik dari PKB, NasDem atau Anies sendiri.

Demokrat Gelar Rapat Majelis Tinggi 

Terpisah, Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dikabarkan akan gelar rapat di Cikeas, Bogor, Jumat (1/9).

Anggota Majelis Tinggi Demokrat Hinca Panjaitan ungkap pertemuan direncanakan mulai 16.00 WIB di kediaman SBY.

Rapat rencananya juga dihadiri Ketua Umum Partai sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ya benar, jam 16.00 WIB," kata Hinca mengutip CNNIndonesia.com saat dikonfirmasi, Kamis (31/8).

Rapat tersebut digelar sekitar satu hari setelah Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifky membeberkan Anies Baswedan, bakal capres pilihan partainya, setuju dengan kerja sama gagasan NasDem untuk dipasangkan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Namun, Hinca tak menjawab tegas rapat yang akan dipimpin SBY itu membahas kabar poros koalisi NasDem dan PKB mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 atau tidak.

"Kewenangan majelis tinggi itu yang menentukan capres dan cawapres salah satunya dari banyak tugas lainnya," kata Hinca.

Partai Demokrat sebelumnya telah mengeluarkan instruksi untuk menurunkan semua baliho dukungan kepada Anies, baik di pusat hingga daerah, salah satunya adalah Jawa Timur.

Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan jajarannya tegak lurus dengan sikap DPP Demokrat dalam merespons kabar pembelotan Anies Baswedan yang mengusung Cak Imin.

Tak terlihat baliho bergambar Anies Baswedan di Kantor DPD Demokrat

"Jatim tidak akan punya posisi yang berbeda dari DPP, karena kami sudah meyakini DPP memiliki kapasitas dan juga tentunya mendapatkan kepercayaan kami untuk melakukan pembahasan mengenai konstelasi politik nasional," kata Emil ditemui di Kantor DPD Jatim, Kamis (31/8) malam.

Wakil Gubernur Jatim itu juga mengatakan, seluruh struktural partai Demokrat Jatim dan juga DPC di kabupaten/kota hingga PAC, juga akan senada dengan DPP.

"Seluruh DPC menyampaikan tegak lurus dengan apa yang jadi amanah dengan DPP. Seluruh DPC, tegasnya.

Instruksi tersebut dikeluarkan buntut informasi NasDem akan meninggalkan Koalisi Perubahan dan membentuk poros baru bersama PKB.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan partainya merasa dikhianati setelah Anies tiba-tiba menggandeng Cak Imin jadi cawapres pada Pilpres 2024.

Riefky menyebut Demokrat menerima informasi tersebut pada Rabu (30/8) melalui Sudirman Said. Informasi itu menyebutkan Anies menyepakati kerja sama koalisi antara Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies-Cak Imin.

Namun, baik NasDem maupun PKB hingga saat ini belum mengeluarkan sikap resmi soal kabar yang disampaikan rekan koalisinya itu.

Terpisah, Ketum NasDem Surya Paloh mengatakan pemasangan Anies dan Cak Imin belum diformalkan. Menurutnya, hal itu masih menunggu pembahasan satu hingga dua hari lagi.(han)