Politikus PDIP Buka Suara soal Batalnya RI Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20
Deddy menuturkan tak hanya PDIP yang menolak Timnas Israel untuk berlaga di Indonesia. Dia menyebut sejumlah tokoh dan lembaga resmi juga senada dengan PDIP.
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus berkomentar soal Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Dia mengatakan apapun yang telah diputuskan FIFA, pemerintah Indonesia sudah berusaha sekuat tenaga.
"Saya ingin mengatakan bahwa apapun itu pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga. Kita mengapresiasi pemerintah dan PSSI yang berusaha membawa Piala Dunia ini ke kita. Dan kami tahu ini ditunggu-tunggu banyak penggemar bola. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, suara ini tidak mungkin kita sembunyikan di bawah bantal, kita tetap bersuara," kata Deddy saat acara Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik disiarkan secara langsung melalui YouTube, Rabu (29/3/2023).
Deddy menuturkan tak hanya PDIP yang menolak Timnas Israel untuk berlaga di Indonesia. Dia menyebut sejumlah tokoh dan lembaga resmi juga senada dengan PDIP.
"Oleh karena itu, tadinya kan kita berharap dicari solusi sebagai jalan tengah, ketika permohonan dari banyak pihak, karena bukan PDI Perjuangan, banyak tokoh-tokoh yang mengatakan penolakan seperti Muhammadiah misalnya juga menyuarakan dan itu lembaga-lembaga resmi, termasuk tokoh-tokoh dari NU itu menyampaikan ketidaksetujuan. Karena apa? Karena potensi-potensi selain soal ideologi, story, dan konstitusi, tadi ini ada persoalan di kita dengan potensi-potensi kerentanan," ujarnya.
Dia menyampaikan apabila Timnas Israel bertanding di Indonesia maka taruhannya akan sangat besar. Meski demikian dia mengatakan Indonesia sangat mendukung Piala Dunia diselenggarakan di Indonesia.
"Dan bagi kami taruhannya terlalu besar untuk saat ini untuk membawa ke Indonesia, dalam artian Tim Israel itu ya. Kalau Piala Dunia-nya kita 100 persen dukung," tuturnya.
Dia memaparkan sempat ada opsi Piala Dunia U-20 diselenggarakan di negara sahabat.
"Makanya kemarin kan kita kasih opsi, usulan kita kalau bisa sih tidak dilakukan Indonesia, mungkin dengan negara sahabat," imbuhnya.(eky)
