Pemerintah Pertahankan Gelaran World Cup U20, Ini Saran Peneliti Kebijakan Publik
Menurutnya sikap pemeirntah mempertahankan Piala Dunia U-20 sebagai komitmen politik terhadap kegiatan olah raga. Kebijakan yang jernih dalam menyikapai konflik politik di Israel-Palestina dengan perhelatan olahraga internasional.
NUSADAILY. COM - JAKARTA - Sikap tegas pemerintah Indonesia untuk mempertahankan penyelenggaran Piala Dunia U-20, perlu diberikan apresiasi. Kendati beberapa kepala daerah menyatakan penolakan terhadap penyelengaraan tersebut.
“Yang pasti jaminan keamanan bagi pemain, panitia dan keamanan nasional tidak boleh ditoleransi. Pemeirntah perlu memperkuat deteksi dini ancaman apapun,” kata peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro kepada Nusadaily.. com Rabu (29/3/2023)
Deteksi dini ancaman, tegas Riko sudah cukup mampu dilakukan intelejen Indonesia. Membaca berbagai informasi yang mengarah pada ancaman untuk mengganggu kedatangan tim Israel dalam Piala Dunia U-20. Segera dinetralisir segala bentuk ancaman. Lakukan penindakan yang terukur dan tepat.
Menurutnya sikap pemeirntah mempertahankan Piala Dunia U-20 sebagai komitmen politik terhadap kegiatan olah raga. Kebijakan yang jernih dalam menyikapai konflik politik di Israel-Palestina dengan perhelatan olahraga internasional.
Tidak itu saja, Riko menegasakan sikap Presiden yang mempertahankan Piala Dunia U-20 di Bali sebagai bukti sikap kepala pemerintahan dan kepala negara yang bijak. Tidak terpengaruh dnegan tekanan politik dalam negeri. Terlebih sikap Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah.
“Ganjar dan Jokowi itu kan teman politik. Punya ikatan ideologi yang sama. Namun Jokowi bisa bersikap tegas sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Jika perlu Jokowi panggil Ganjar untuk ditegur,” tegasnya.
Riko menilai sikap dua gubernur yang kebablasan itu menjadi sumber kericuhan masalah Piala Dunia U-20. Sikap dua gubernur tersebut sangat tidak pantas. Melawan praktek UU Pemeirntahan Daerah. Layak ditegur dan diberikan peringatan.(sir)
