PDIP Sindir Kemajuan Era Jokowi: ‘Dilakukan Lewat Utang yang Sangat Besar’
"Kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto dalam diskusi daring, Sabtu (30/3). Namun, belakangan Hasto menyadari kemajuan oleh Presiden Jokowi dilakukan melalui beban utang yang sangat besar.
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menyindir kemajuan Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasto mengaku partainya khilaf sempat mencalonkan Gibran Rakabuming di awal karier politiknya sebagai Cawalkot Solo pada 2020 silam.
Hasto mengatakan keputusan partainya kala itu mencalonkan Gibran karena mengakui kemajuan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
"Kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto dalam diskusi daring, Sabtu (30/3).
Namun, belakangan Hasto menyadari kemajuan oleh Presiden Jokowi dilakukan melalui beban utang yang sangat besar.
Dia menyebut utang pemerintah saat ini hampir mencapai US$196 miliar, dan belum termasuk utang BUMN yang mencapai US$220 miliar.
"Setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar, utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai US$196 miliar, ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai US$220 milair," katanya.
Menurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius. Dalam kondisi, dia mengaku semakin khawatir karena praktik nepotisme justru kian menguat.
Dia mencontohkan pencalonan sekretaris Presiden yang maju sebagai calon bupati Boyolali. Menurut Hasto, pencalonan itu akan mengambil basis PDIP di Jawa Tengah.
"Misalnya sekretaris Pak Jokowi Devid dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PDI Perjuangan yang selama ini membesar," kata Hasto.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah sebesar Rp8.041,01 triliun per akhir November 2023. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi.
Utang pemerintah sebelumnya mencapai rekor pada Oktober lalu setelah tembus Rp7.950,52 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menilai outstanding utang RI Rp8.041,01 triliun itu masih aman.
Menurutnya, untuk menilai efektivitas utang pemerintah tidak hanya mengacu pada nominal. Melainkan perlu memperhatikan berbagai indikator lainnya.
Suminto menilai jika melihat berbagai indikator portofolio utang, justru kinerja utang termasuk risiko, utang Indonesia sebesar Rp8.041,01 triliun itu lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Per akhir November debt to GDP ratio 8,11 persen Itu turun dari posisi Desember 2022 sebesar 39,7 persen. Demikian pula turun dari puncak debt GDP ratio di tengah pandemi pada posisi Desember 2021 sebesar 40,7 perseb," kata dia.(sir)
