LIRA Minta APH Selidiki Ketidaksesuaian Usulan SR Perumda Tirta Kanjuruhan dengan Lapangan

NUSADAILY.COM – MALANG – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya, meminta Aparat Penegak Hukum (APH), Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera membuka atau memulai penyelidikan atas dugaan ketidaksesuaian usulan Sambungan Rumah (SR) air bersih bantuan PUPR kepada Perumda Tirta Kanjuruhan, Kabupaten Malang yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Tim LIRA yang diterjunkan ke wilayah Malang Timur, mendapat laporan dari masyarakat setempat adanya dugaan ketidaksesuaian antara KTP yang diusulkan oleh Pihak Perumda Tirta Kanjuruhan untuk mendapatkan subsidi pemasangan sambungan rumah (SR) dari Kementerian PUPR, dengan penerima di lapangan.

“Tim LIRA mendapat laporan adanya dugaan ketidaksesuaian antara KTP warga yang diusulkan ke Kementerian PUPR untuk mendapatkan subsidi sambungan rumah (SR) dengan kenyataan di lapangan,” kata Dito Arief Sekretaris LIRA Malang Raya kepada Nusadaily.com Rabu (5/7).

Oleh sebab itu, LIRA menyebut sudah selayaknya dan tidak mengada-ada jika LIRA meminta APH segera bergerak untuk melakukan penyelidikan.

“Pastinya kami nanti akan bersurat ke Polisi, Kejaksaan atau KPK agar segera membuka penyelidikan terkait temuan dari tim kami di lapangan,” imbuh Dito.

Seperti diketahui, Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, dalam beberapa tahun terakhir ini mendapat bantuan subsidi sambungan rumah (SR) dari Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai puluhan miliar.

Nusadaily.com, beberapa waktu lalu hingga saat ini masih berusaha meminta konfirmasi terhadap Dirut Tirta Kanjuruhan terkait kabar tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan keterangan.(wan)