Ketua Komisi IV Sesalkan Pernyataan Wakil Ketua DPRD Situbondo yang Tak Paham Regulasi
Ketua Komisi IV Sesalkan Pernyataan Wakil Ketua DPRD Situbondo yang Tak Paham Regulasi
NUSADAILY.COM - SITUBONDO - Wakil Ketua DPRD Situbondo, Djaenur Ridoh menyoroti kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud). Menurut legislator Partai Gerindra ini proyek fisik yang ada di instansi tersebut alangkah baiknya dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemukiman (PUPP).
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, H. Sahlawi. Legislator Partai Demokrat ini pun menyesalkan pernyataan Djaenur Ridoh.
Sahlawi menilai, Djaenur Ridoh tidak paham regulasi yang ada. "Dalam hal keterlibatan PUPP lebih tepatnya pada posisi sebagai fungsi pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanajan oleh pemerintah daerah. Hal itu sebagaimana diatur dalam PERMEN PUPR Nomor 1 Tahun 2023," ujarnya kepada Nusadaily.com.
Sahlawi melanjutkan, Dispendikbud Situbondo pastinya telah menyiapkan pihak ketiga dalam berbagai proyek yang ada di instansi tersebut. "Mereka itu memakai pihak ketiga. Yakni konsultan perencana yang juga ahli dalam hal infrastruktur. Kemudian konsultan pengawasan juga ada," tambahan.
Namun begitu, Sahlawi sepakat bila kebijakan pendidikan di Kabupaten Siitubondo masih terasa kurang, terutama dalam hal PPPK yang tidak diusulkan dua tahun ini.
"Akan tetapi kalau yang berkaitan dengan proyek pembangunan di Dispendikbud sudah pas menurut saya dikerjakan oleh mereka (Dispendikbud -red). Lagipula nomenklatur dari pusat termasuk kementerian turunnya ke daerah juga pasti melalui nomenklatur dinas terkait," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Situbondo, Djaenur Ridoh menyoroti kinerja Dispendikbud Situbondo. Menurutnya instansi yang dipimipin Siti Aisyah tersebut dinilainya kurang greget dan tidak punya prestasi sama sekali. Bukan tanpa alasan kritikan itu ia sampaikan, lantaran Dispendikbud saat ini ditengarai hanya giat mencari rekanan-rekanan. (fat/wan)
