Ketika Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Begini Reaksi Parpol
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menyebutkan sebanyak 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Bamsoet lantas mempertanyakan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi lebih dari dua periode.
Adapun survei Poltracking dilakukan pada periode 21-27 November 2022 dengan 1220 responden. Metode yang digunakan multistage random sampling dengan margin of error +/- 2.9 persen.
"Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat terhadap beliau (Presiden Jokowi) tetap memimpin kita melawati masa transisi ini?" kata Bamsoet dalam diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf, Kamis (9/12).
Bamsoet selanjutnya menilai bahwa penilaian publik tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Terlebih, ia melihat beberapa pencapaian pemerintah yang diapresiasi bahkan oleh negara lain, seperti gelaran G20 yang menurutnya terselenggara dengan apik.
Bamsoet lalu menyampaikan penilaian pribadinya. Ia mengklaim kepemimpinan Jokowi memuaskan. Hal itu, kata Bamsoet, dapat dilihat dari keberhasilan Jokowi dalam melewati masa-masa krisis seperti pandemi virus corona (Covid-19).
Politikus Golkar itu mengatakan banyak negara-negara yang kewalahan mengatasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Namun, ekonomi di Indonesia saat ini masih mengalami pertumbuhan sekitar 5 persen.
"Artinya Jokowi dalam penilaian saya memiliki sense of crisis yang sangat tinggi dibandingkan pemimpin yang lain," ucap dia.
"Pertanyaan saya apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama kepemimpinan Jokowi atau ini hanya kepuasan yang memang puas terhadap kinerja kali ini," imbuhnya, kembali menyinggung perpanjangan masa jabatan presiden.
Bamsoet sebelumnya juga sempat menyampaikan wacana amendemen UUD 1945 dan mendapatkan respons positif dari Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021 lalu.
Namun, wacana itu mendapatkan sorotan tajam publik karena diduga akan mengubah masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode.
Presiden 3 Periode Bertentangan dengan Konstitusi
Sementara, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan masa jabatan presiden tiga periode bertentang dengan konstitusi.
Hal itu ia sampaikan saat merespons hasil Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) yang digelar relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasto mengatakan PDIP mendukung penuh dan memimpin pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019. Namun, ia menyatakan perpanjangan masa jabatan presiden tidak dibenarkan oleh konstitusi.
"Makna dari kemenangan adalah tanggung jawab membawa kemajuan, tanggung jawab bagi masa depan, bukannya menyampaikan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi seperti masa jabatan tiga periode," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Kamis (1/9).
Hasto menyampaikan PDIP selalu mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. PDIP, lanjut dia, memastikan seluruh elemen partai berperan dalam mendorong kerja pemerintah.
Menurutnya, PDIP selalu merapatkan barisan untuk mendukung Jokowi. Namun, PDIP tidak ingin membuat Jokowi terbuai dengan puji-pujian.
"Sebagai pendukung utama Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin, kami memberikan dukungan bukan dengan puji-pujian yang memabukkan," ujarnya.
Hasto berkata hasil Musra tidak mengejutkan. Namun, PDIP lebih senang menggelar diskusi dengan rakyat untuk membahas hal yang perlu diperbaiki pemerintah.
"PDI Perjuangan lebih tertarik mendengarkan suara-suara dari pendukung yang masih belum puas dengan kinerja Pak Jokowi, dan dari situlah PDI Perjuangan bekerja semakin keras untuk legacy Pak Jokowi dan KH Maruf Amin," ucap dia.
Sebelumnya, 17 kelompok relawan Jokowi mengadakan penjaringan capres melalui Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra). Musra menghasilkan 10 nama bakal capres pilihan peserta musyawarah.
Jokowi menempati urutan pertama dengan perolehan suara hampir 30 persen. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan masyarakat masih menghendaki Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri kembali pada 2024.
"Masyarakat Indonesia masih ada yang menginginkan Pak Jokowi capres 2024, masih ada, tetapi Pak Jokowi kemarin sudah katakan tunduk konstitusi," tutur Budi pada jumpa pers di Jakarta, Rabu (31/8).
Pelihara Wacana 3 Periode: Berbahaya
Terpisah, Partai Demokrat menilai Presiden Joko Widodo memelihara wacana masa jabatan presiden tiga periode. Menurut Demokrat, pembiaran terhadap wacana presiden tiga periode itu bisa berbahaya bagi demokrasi.
"Berbahaya jika terus dibiarkan, apalagi bagi Pak Jokowi yang terus memelihara pemikiran seperti ini. Sebagai anak kandung reformasi, adalah keliru atas nama demokrasi memberi ruang terus mengemukanya wacana dan memberi lampu hijau pada gerakan yang mematikan demokrasi dan reformasi itu sendiri," ujar Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dihubungi, Kamis (1/9).
Kamhar pun mengecam kelompok relawan Jokowi yang terus mendengungkan isu presiden tiga periode. Menurutnya, hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanat reformasi.
"Kelompok relawan dan Pak Jokowi mestinya fokus menunaikan dan menuntaskan janji-janji politiknya yang hingga kini tak kunjung dipenuhi, malah sebaliknya kehidupan rakyat semakin susah," tuturnya.
Kamhar menilai wacana ini merupakan operasi politik yang dilakukan segelintir elite dalam lingkaran kekuasaan untuk melanggengkan apa yang telah dimiliki.
Padahal, jika melihat hasil survei Saiful Mudjani Research Center (SMRC), 73 persen rakyat menolak perubahan masa jabatan presiden dan hanya 5 persen populasi yang ingin presiden lebih dari 2 periode.
Ia pun menyinggung awal mula isu ini beredar dan diperkuat oleh jajaran menteri Jokowi, seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
"[Wacana ini] menimbulkan perlawanan keras dari rakyat dan elemen civil society termasuk aksi demonstrasi mahasiswa di seluruh Indonesia yang turun ke jalan menolak perpanjangan masa jabatan atau penambahan periodesasi presiden pada bulan April lalu," jelasnya.
Wacana presiden tiga periode kembali mengemuka setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengklaim masyarakat masih menghendaki Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri kembali pada Pilpres 2024.
Budi mengatakan hal itu tercermin dari hasil Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra). Pada musyawarah itu, Jokowi dipilih oleh sekitar 1.704 orang dari 5.721 orang.
Budi menyebut hasil ini sebenarnya tidak luar biasa. Ia menyitir sejumlah survei yang menyebut ada sekitar 30 persen masyarakat yang mendukung Jokowi tiga periode.
Wakil menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu berpendapat angka ini tak terlalu besar. Budi menyebut ada kemungkinan pendukung Jokowi tiga periode lebih besar di kantong-kantong suara Jokowi pada Pilpres 2019.(A. Hanan Jalil)
