Ini Penampakan Wajah Pelaku Korupsi Terbesar di Asia Tenggara

Deutsche Welle (DW), memberitakan Selasa (5/12/2023), Partai Komunis yang memerintah di Vietnam mulai melakukan kampanye antikorupsi besar-besaran sejak 2016.

Ini Penampakan Wajah Pelaku Korupsi Terbesar di Asia Tenggara

NUSADAILY.COM – VIETNAM - Vietnam kembali diguncang skandal mega korupsi yang disebut sebagai skandal korupsi terbesar di Kawasan Asia Tenggara.

Pihak berwenang Vietnam menangkap seorang pengembang real estat terkemuka, Truong My Lan pada bulan lalu.

Dia diduga menggelapkan dana hampir US$ 12,4 miliar (Rp 191 triliun), atau setara dengan lebih dari 3% Produk Domestik Brutto (PDB) negara tersebut.

Deutsche Welle (DW), memberitakan Selasa (5/12/2023), Partai Komunis yang memerintah di Vietnam mulai melakukan kampanye antikorupsi besar-besaran sejak 2016.

gerakan antikorupsi ini telah menumbangkan presiden dan beberapa menteri senior pemerintah.

Pada awal tahun ini, Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri dari jabatan Presiden Vietnam. Pengumuman Phuc mundur dari jabatan presiden disampaikan setelah beredarnya rumor yang menyebut dirinya akan dipecat di tengah operasi antikorupsi besar-besaran.

Seperti dilansir AFP, Selasa (17/1/2023), laporan kantor berita Vietnam VNA menyebut Phuc yang berusia 68 tahun telah 'mengajukan pengunduran dirinya dari posisi-posisi yang dipegangnya, berhenti dari pekerjaannya dan pensiun'.

Pengunduran diri mendadak dari Phuc ini menjadi langkah yang sangat tidak biasa di Vietnam, di mana perubahan politik biasanya diatur secara hati-hati untuk menjaga stabilitas.

Skandal Korupsi Terbesar di Asia Tenggara

Kementerian Keamanan Publik Vietnam menuduh ketua pengembang real estat Van Thinh Phat Holdings Group, yaitu Truong My Lan korupsi uang sekitar 304 triliun dong (191 triliun rupiah) dari Saigon Commercial Bank. Truong My Lan adalah pemegang saham mayoritas di bank tersebut selama beberapa tahun.

Dalam pernyataan Kementerian Keamanan Publik Vietnam, Truong My Lan, yang pertama kali ditangkap tahun lalu mengoperasikan jaringan yang luas dengan lebih dari 1.000 anak perusahaan dalam dan luar negeri serta perusahaan-perusahaan cangkang lainnya dengan meminjam uang lebih dari €40 miliar (Rp 618 triliun) dari Saigon Commercial Bank, dan mengambil sepertiganya melalui "perusahaan-perusahaan bayangan" yang ia ciptakan bersama dengan keluarga dan rekan-rekannya.

Kasus ini tercatat menjadi skandal korupsi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, skandal 1MDB di Malaysia pada tahun 2010-an merugikan kekayaan negara sebesar €4,1 miliar. Skandal di Negeri Jiran itu menyebabkan partai dominan di Malaysia kehilangan kekuasaan untuk pertama kalinya.

Dalam kasus terbaru di Vietnam, pada pertengahan November, Kementerian Keamanan Publik Vietnam merekomendasikan penuntutan terhadap 85 orang lainnya. Mereka terdiri dari 24 pejabat pemerintah dan rekanan dari Van Thinh Phat Holdings Group dan Saigon Commercial Bank.

Beberapa hari kemudian, Komisi Urusan Dalam Negeri Komite Sentral Partai Komunis merekomendasikan untuk membuka investigasi terhadap 23 pejabat negara lainnya, termasuk 12 orang dari Bank Negara Vietnam, bank sentral negara itu.

Salah satu dari banyaknya tuduhan terhadap Truong My Lan dan rekan-rekannya adalah bahwa mereka diduga menyuap penyelidik selama bertahun-tahun agar mengabaikan ketidaksesuaian neraca keuangan di Saigon Commercial Bank.

Hal ini termasuk suap yang dilaporkan dibayarkan kepada Kepala Departemen Inspektorat dan Pengawasan Bank Negara Vietnam.

Kampanye Antikorupsi di Vietnam

Partai Komunis Vietnam memulai kampanye antikorupsi besar-besaran ketika Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, mengalahkan saingannya Nguyen Tan Dung. Dung menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Vietnam pada saat itu dan dianggap oleh banyak orang sebagai orang yang membiarkan korupsi berkembang.

Kampanye antikorupsi telah mengakibatkan ratusan, bahkan ribuan pejabat partai dan pemerintah di Vietnam dipecat dalam beberapa tahun terakhir.

Pada bulan Januari lalu, Nguyn Xuân Phúc mengundurkan diri sebagai presiden. Selain itu, dua wakil perdana menteri dipecat karena dugaan korupsi dalam pengadaan alat tes virus Corona dan pemulangan warga negara Vietnam selama pandemi COVID-19.

Berbicara pada bulan ini, setelah terungkapnya skandal terbaru ini, Trong mengatakan pemerintah Komunis, "perlu melakukan perlawanan terhadap korupsi dengan lebih cepat dan lebih efisien." Ia menambahkan, "Kami tidak akan berhenti di sini, namun akan terus berlanjut dalam jangka panjang."

Tuong Vu, seorang profesor ilmu politik di Universitas Oregon di AS, mengatakan Sekjen Partai Komunis kini dapat mengarahkan perhatiannya pada beberapa target yang lebih besar, termasuk mantan bos partai di Kota Ho Chi Minh, Le Thanh Hai, yang dikenal sebagai "pejabat paling korup di Vietnam".

Hai adalah pimpinan politik di pusat bisnis di wilayah selatan negara tersebut selama berpuluh-puluh tahun, dan meskipun ia telah mendapat tekanan pada tahun 2020, ketika para pembasmi korupsi mengetahui bahwa komitenya telah melakukan tindakan yang tidak pantas, ia sejauh ini terhindar dari tuntutan hukum.

"Ada kemungkinan bahwa Hai adalah yang berikutnya. Dia juga dikenal dekat dengan mantan Perdana Menteri Nguyen Tan Dung, yang mungkin masih menjadi target," kata Tuong Vu, merujuk pada tokoh politik kelas berat yang dikalahkan Trong pada tahun 2016.

Para analis menyatakan Hai dan Dung mungkin adalah dua orang terkaya di Vietnam pada tahun 2010-an berkat dugaan pengawasan terhadap jaringan korupsi yang luas di Vietnam selatan.

Namun, ada kekhawatiran bahwa skala korupsi yang terungkap saat ini akan mengganggu stabilitas ekonomi negara tersebut.

Sektor Swasta Vietnam Rasakan Dampak

Kampanye antikorupsi Vietnam dinilai mulai mempengaruhi kepercayaan dunia usaha saat sejumlah perusahaan swasta terkena tuduhan korupsi tahun lalu.

Laporan yang bocor di media menyatakan bahwa pejabat pemerintah daerah dan pegawai negeri sipil menolak menandatangani perjanjian investasi infrastruktur yang sangat dibutuhkan, karena khawatir mereka nantinya akan dituduh melakukan korupsi jika proyek pembangunan tidak berjalan sesuai rencana.

Peneliti tamu di Program Studi Vietnam di ISEAS - Yusof Ishak Institute di Singapura, Nguyen Khac Giang, menyatakan investigasi ini bukan yang pertama kali dilakukan terhadap sebuah perusahaan swasta. Namun, sejauh ini merupakan yang terbesar.

Dia mengatakan pada 2022, pimpinan perusahaan properti dan rekreasi FLC Group dan anak perusahaannya Bamboo Airlines, Trinh Van Quyet ditangkap atas tuduhan manipulasi pasar saham.

Sementara beberapa bulan kemudian, Do Anh Dung, yang merupakan pimpinan asosiasi pengembangan properti Tan Hoang Minh, ditahan karena dicurigai melakukan penipuan perampasan aset.

Kemudian, Tran Qui Thanh, bos Tan Hiep Phat Group, produsen minuman swasta terbesar di negara tersebut juga ditangkap pada April lalu atas dugaan penyelewengan aset.(han)