Selain Kantor Bupati, Rehab Gedung DPRD Bojonegoro Juga Molor dari Target
Kepala Bidang Tata Bangunan, Dinas Perubahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro Benny Kurniawan mengungkapkan, pelaksana proyek yang molor dari target masih diberi tambahan waktu selama 50 hari kalender
NUSADAILY.COM – BOJONEGORO – Pembangunan Kantor Bupati Bojonegoro yang mirip Grahadi Surabaya ternyata bukan satu-satunya proyek pembangunan yang molor dari target. Hal yang sama terjadi pada proyek rehab gedung DPRD Bojonegoro.
Kepala Bidang Tata Bangunan, Dinas Perubahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro Benny Kurniawan mengungkapkan, pelaksana proyek yang molor dari target masih diberi tambahan waktu selama 50 hari kalender. Diharapkan tambahan waktu yang diberikan bisa menyelesaikan pengerjaan.
BACA JUGA : Polisi Tetapkan Tersangka Tawuran di Bojonegoro
“Kami memberikan tambahan waktu selama 50 hari kalender untuk menyelesaikan pengerjaan yang melebihi tender,” ujarnya, Kamis (12/1/2023).
Dia mengungkapkan, molornya pengerjaan proyek tersebut karena faktor cuaca ekstrem yang terjadi pada akhir 2022 lalu. Seperti dalam proses pembangunan gedung kantor bupati yang baru, dia mencontohkan, saat hujan pekerja sudah tidak bisa memasang kubah yang berada di ketinggian 17 meter. Sehingga pekerjaan tidak bisa diteruskan.
Sekadar diketahui, pagu anggaran pembangunan rehabilitasi gedung DPRD Bojonegoro tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,8 miliar. Sesuai informasi di laman LPSE Bojonegoro, tender proyek tersebut dimenangkan oleh CV Giri Bangunan yang beralamatkan di Kabupaten Banyuwangi dengan nilai proyek sebesar Rp2,6 miliar.
Sementara untuk pembangunan gedung MWC NU Sugihwaras sendiri pagu anggaran yang disiapkan senilai Rp935 juta. Proyek tersebut kemudian sesuai tender dimenangkan oleh PT Taybi Jaya Sentosa asal Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro dengan nilai kontrak Rp747 juta.
BACA JUGA : Perolehan PNBP Kejari Bojonegoro 2022 Lampaui Target 200...
Sementara menanggapi beberapa proyek tahun anggaran 2022 yang belum terselesaikan itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah meminta agar DPRD Bojonegoro juga melakukan pengawasan kepada kontraktor pelaksana. Bukan hanya dari pihak OPD teknis.
“Agar DPRD tidak hanya mengawasi OPD saja namun juga kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan di Bojonegoro. Siapa saja kontraktornya dan mengapa sampai terlambat mengerjakan proyek,” ujarnya. (ris)
