Bawaslu Memiliki Peran Advokasi dan Edukasi Terkait Prinsi Penyelenggaraan Pemilu

Diketahui, anggaran pemilu untuk Bawaslu sebesar Rp 33 triliun sepanjang 2022-2024. Adapun, anggaran di 2023 sebesar Rp 13 triliun dan baru cair sekitar 60 persen

Mar 17, 2023 - 21:22
Bawaslu Memiliki Peran Advokasi dan Edukasi Terkait Prinsi Penyelenggaraan Pemilu

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Rahmat Bagja menyayangkan anggarannya di 2023 belum cair sepenuhnya. Sejauh ini, baru sekitar 60% yang sudah cair dari total anggaran yang diajukan.

Hal itu disampaikan Bagja dalam seminar Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2023). Bagja membeberkan peran Bawaslu dalam advokasi dan edukasi terkait prinsip-prinsip etika pemilu.

"Inilah yang kami sesalkan juga anggaran tidak ada. Selain tugas pengawasan, Bawaslu juga memiliki peran dalam advokasi dan edukasi terkait prinsip-prinsip etika dan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu berperan sebagai agen sosialisasi membawa masyarakat memahami pentingnya memilih dengan benar," kata Bagja.

Diketahui, anggaran pemilu untuk Bawaslu sebesar Rp 33 triliun sepanjang 2022-2024. Adapun, anggaran di 2023 sebesar Rp 13 triliun dan baru cair sekitar 60 persen.

"Walaupun dengan dana yang masih 60 persen turun dari pemerintah. Kami ini dijalankan, jadi gaji itu sampai bulan Oktober sepertinya gaji teman-teman panwas adhoc, karena hampir 40 persennya belum turun oleh pemerintah," ujar dia.

"Semoga saja turun (sisa anggarannya), kalau tidak, maka isu penting tanggal 26 November, bapak Ibu yang DPRD pasti akan kampanye, tapi nanti tidak ada yang mengawasi, nanti tidak ada yang menyelenggarakan, jadi proses juga jadi bahan ini juga ke depan," ujarnya.

Menurut dia, anggaran menjadi salah satu masalah yang harus diperhatikan. Sebab, dia menilai jika tanpa ada anggaran, maka akan berdampak pada kinerja.

"Kami akan menjalankan proses ini jika anggarannya ada. Tentu teman-teman mahasiswa tahu. Aksi tanpa logistik sama dengan? anarki. Betul nggak?. Jadi kalau punya aksi tidak punya logistik masalah besar. Ini juga akan jadi masalah bagi kami jika ada aksi tanpa logistik. Bahaya sekali. Maka setiap aksi harus ada penganggaran," tuturnya.(ris)