Mengukur Keberhasilan Jokowi Jadi Juru Damai Dunia Lewat Gelaran G20 Bali

"Perang hanya akan menyengsarakan rakyat, pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi tidak membaik," kata Jokowi saat membuka sesi ketiga KTT G20 hari kedua. Dari wanti-wanti itu, jelas bahwa salah satu misi yang dibawa Jokowi sebagai presidensi G20 tahun ini tidak lain yaitu 'mendamaikan' kedua eks negara Uni Soviet itu. Lantas, apakah misi diplomatik tersebut berhasil?

Mengukur Keberhasilan Jokowi Jadi Juru Damai Dunia Lewat Gelaran G20 Bali

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga kali menyerukan setop perang di hadapan para pemimpin dunia saat konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 Bali dihelat pada 15-16 November lalu.

Seruan itu menunjukkan betapa gemas Jokowi ingin agar perang yang kini terjadi di dunia, salah satunya Rusia-Ukraina, segera berakhir. Sebab, perang itu menurutnya sangat-sangat berdampak terhadap ekonomi global.

"Perang hanya akan menyengsarakan rakyat, pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi tidak membaik," kata Jokowi saat membuka sesi ketiga KTT G20 hari kedua.

Dari wanti-wanti itu, jelas bahwa salah satu misi yang dibawa Jokowi sebagai presidensi G20 tahun ini tidak lain yaitu 'mendamaikan' kedua eks negara Uni Soviet itu.

Lantas, apakah misi diplomatik tersebut berhasil?

Sejumlah pengamat menilai misi Jokowi itu bisa dikatakan cukup berhasil. Namun, ada beberapa tolok ukur yang perlu diperhatikan atas keberhasilan tersebut.

Pengamat Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Waffa Kharisma mengatakan kesuksesan Jokowi bisa dilihat antara lain lewat penyelenggaraan acara, agenda nasional, maupun protokoler dan keamanan.

Waffa menjabarkan dalam hal penyelenggaraan, Jokowi sangat berhasil, bahkan memukau, lantaran sanggup mendatangkan banyak negara di tengah polarisasi politik yang terjadi.

"Saya pikir tidak banyak negara yang punya posisi mendatangkan beragam negara di tengah polarisasi politik yang terjadi," kata Waffa, mengutip CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Kemudian dalam hal agenda nasional, Jokowi juga bisa dikatakan berhasil, terutama untuk agenda memajukan rencana pembangunan dalam negeri dan diskusi komitmen negara. Agenda itu bisa menguntungkan Indonesia di beberapa sektor, seperti misalnya ekonomi digital.

Lalu dalam hal protokoler dan keamanan, Jokowi juga cukup mumpuni. Presiden dua periode itu mampu memberi impresi positif bagi para pemimpin negara yang bertandang.

"Citra yang ditampilkan baik, proses lancar," ujar Waffa.

Bukan Agenda Politik
Meski begitu, Waffa tak sepakat saat keberhasilan G20 disangkutpautkan dengan perdamaian dunia. Menurutnya, G20 tidak pernah betul-betul menghasilkan solusi menghadapi krisis politik dan keamanan. Sebab G20 merupakan forum untuk membahas persoalan ekonomi.

"Dan perang Ukraina tahun ini cukup mengejutkan buat Indonesia sebagai penyelenggara. Pemerintah hasilnya cukup jaga diri dan berhati hati dalam penyelenggaraan supaya tidak dianggap gagal sebagai presidensi," ucapnya.

"Sehingga dari awal hingga akhir G20, Indonesia tidak pernah betul-betul tertarik untuk menjadikan G20 sebagai bagian dari upaya mendamaikan Rusia-Ukraina. Malah Pak Jokowi berharap forumnya dapat tetap membahas masalah ekonomi saja, tidak perlu membahas masalah politik/dipolitisasi."

Waffa berpendapat selama ini yang membawa masalah Rusia-Ukraina di meja G20 juga bukan Indonesia, melainkan negara-negara Barat. Alasannya, tidak ada forum lain karena PBB gagal membahas. Kemudian, terdapat pelaku utama peperangan dalam kelompok negara anggota itu.

Lebih lanjut, tragedi kemanusiaan selama ini juga belum mampu jadi motor penggerak untuk menghasilkan solusi konkret, terutama bagi negara-negara yang berporos pada pembangunan.

"Indonesia perlu adaptasi juga bahwa ke depan isu ekonomi tidak bisa jalan tanpa solusi yang baik di isu-isu keamanan global atau kawasan," ujarnya.

Senada, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, juga memandang bahwa Jokowi cukup berhasil dalam membawa misi diplomatik di G20. Sebab, RI membuka ruang dialog untuk memfasilitasi perdamaian keduanya, bukan ambisi mendamaikan Rusia-Ukraina.

Ia lalu berpendapat Rusia semestinya bisa mengapresiasi sikap Indonesia. Karena RI dengan tegas tidak menjadikan G20 sebagai forum politik dan keamanan serta tidak ikut-ikutan membabat Moskow seperti yang dilakukan negara Barat.

"Sikap RI yang tidak menjadikan G20 ini sebagai forum politik dan keamanan, berikut potensinya mempermalukan dan melecehkan Rusia, hendaknya diapresiasi oleh Rusia," kata Rezasyah.

 'Menggigit' Rusia
Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman melihat tujuan Jokowi di G20 'cukup menggigit' Rusia.

Menurutnya, sudah seharusnya G20 keras dalam komunike. Rusia juga sadar betul bahwa Indonesia mulai resah dengan dampak yang ditimbulkan perang mereka di Ukraina.

Meski begitu, Indonesia tetap mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Namun setidaknya, langkah Indonesia sudah berhasil membuat Rusia gerah di KTT ini.

"Setidaknya Rusia cukup gerah jadinya," kata Suzie saat dihubungi.

Ia pun menilai Jokowi bisa dikatakan berhasil. Sebab Jokowi jadi pemimpin dunia yang memberi inspirasi bahwa Indonesia punya hak untuk merasa kesal dengan Moskow yang telah "memporak porandakan Ukraina dan kehidupan rakyat di seluruh dunia."

KTT G20 2022 diketahui menghasilkan Deklarasi Pemimpin G20 Bali. Deklarasi itu menunjukkan mayoritas negara G20 sepakat menuntut Rusia agar segera menarik penuh pasukannya dari Ukraina tanpa syarat.

Namun, deklarasi itu faktanya tak berhasil mengumpulkan satu suara. Sejumlah negara tetap 'keukeuh' berbeda pandang terkait Moskow.

Pada poin ketiga deklarasi, China dan India tidak ikut serta mengecam Rusia. Seluruh negara di poin tersebut menegaskan kembali posisi mereka terkait perang Rusia-Ukraina seperti yang disampaikan di forum-forum sebelumnya.

"Kami menegaskan kembali posisi negara kami yang disampaikan dalam forum lain, termasuk di Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB, yang di mana dalam Resolusi No. ES-11/1 tertanggal 2 Maret 200, yang diadopsi oleh mayoritas (141 setuju, 5 menolak, 25 abstain, dan 12 absen) menyatakan pernyataan kuat mengenai agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina dan mendesak penarikan sepenuhnya dan tanpa syarat mereka dari wilayah Ukraina," demikian isi poin itu.

Dalam pemungutan suara resolusi PBB yang disinggung dalam deklarasi itu, 5 negara memang menolak mengecam dan mendesak Rusia untuk angkat kaki dari Ukraina. Selain itu, 25 negara juga abstain, termasuk dua di antaranya China dan India selaku anggota G20.

Mereka yang mengecam menegaskan bahwa "Sebagian besar anggota mengecam keras perang di Ukraina dan menekankan bahwa perang itu menyebabkan penderitaan parah kemanusiaan dan memperparah perekonomian global yang sudah rapuh."

G20 mengakui bahwa muncul berbagai pandangan dan pertimbangan terkait situasi di Ukraina dan sanksi yang harus diterapkan.

Poin itu lalu ditutup dengan pernyataan, "Menyadari bahwa G20 bukan forum untuk menangani masalah-masalah keamanan, kami mengamini bahwa masalah keamanan bisa membawa konsekuensi signifikan terhadap ekonomi global."(han)