Melihat Peluang Khofifah di Pusaran Bursa Cawapres 2024 dan Persoalan yang Membelitnya

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengakui ada sejumlah partai politik telah melakukan komunikasi dengan dirinya terkait peluang menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Khofifah menegaskan, dirinya belum bisa mengambil keputusan soal tawaran itu. Ia mesti terlebih dulu meminta wejangan dan arahan dari para kiai.

Khofifah juga menyebutkan bahwa dirinya adalah salah satu pengurus di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sehingga terkait langkah-langkah kebijakan ke depan juga akan didiskusikan secara organisasi.

"Kita endapkan dulu [red: tawaran soal Cawapres] sampai pada proses konfirmasi proses pengambilan keputusan bersama, sehingga saat ini tidak pada posisi yes or no," ujar Khofifah di Jakarta, Minggu (6/8).

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Khofifah memang memiliki sejumlah peluang untuk masuk dalam nama-nama bakal cawapres yang cukup populer.

Pertama, Khofifah merupakan tokoh perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU dalam empat kepengurusan. Kedua, Khofifah menjadi orang pertama di Jawa Timur yang merupakan provinsi kedua basis suara tertinggi dalam kontestasi politik.

Kendati demikian, Ujang menilai Khofifah masih memiliki banyak kegamangan dalam menentukan keputusan usai sejumlah pihak meminangnya untuk menjadi bakal calon orang nomor dua di Indonesia.

"Kalau saya melihatnya secara politik, itu persoalan 'hukum' yang akan dikaitkan dengan dirinya, meski belum tentu ia bersalah ya," kata Ujang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (7/8).

Ujang menilai Khofifah takut akan 'dikerjai' misalnya terkait kasus dugaan suap yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak pada akhir 2022 lalu. Bahkan saat itu, kantor kerjanya pun ikut digeledah oleh tim lembaga anti rasuah.

Khofifah, lanjut Ujang, tidak ingin merasakan huru-hara tersebut meskipun misalnya dia tidak bersalah. Sebab, Ujang berpendapat selalu ada celah untuk menggoyang Khofifah lantaran saat ini, menurutnya hukum dapat diintervensi oleh politik sekalipun.

"Misalnya kalau dia dipilih menjadi bakal cawapres pihak berlawanan atau oposisi pemerintah, bisa jadi ia akan dikerjai begitu," kata dia.

Hal itu yang menurutnya membuat Khofifah enggan menjadi pendamping Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan. Meskipun NasDem sebagai pengusung Anies sempat meminangnya, namun Ujang berpendapat Khofifah bakal pikir-pikir panjang.

Adapun apabila nantinya Khofifah bakal memutuskan untuk bersedia menjadi bakal cawapres, maka menurut Ujang yang paling memungkinkan adalah menjadi pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kalau Ganjar agak sulit, karena Ganjar itu posisi cawapres tergantung Megawati begitu, dan Megawati tidak terlalu cocok lah dengan Khofifah. Jadi yang memungkinkan adalah kubur Prabowo atau Anies, tapi Anies tidak mungkin karena oposisi pemerintah dan Khofifah takut dikerjai," ujar Ujang.

Restu PBNU dan Jokowi

Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai faktor yang menjadi kegamangan Khofifah untuk maju sebagai bakal cawapres adalah restu PBNU serta Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PBNU sebagai organisasi islam yang menaunginya tentu akan menjadi alasan meski bukan utama. Misalnya, ketika PBNU terbelah dan menegaskan tidak akan mendukung capres dan cawapres, maka kondisi itu tentu akan menjadi pertimbangan Khofifah dalam mengambil keputusan.

Pun apabila ternyata misalnya PBNU telah memiliki sejumlah nama yang diusung, misal santer akhir-akhir ini Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Mahfud MD, atau bahkan yang paling memungkinkan Erick Thohir. Sehingga masih ada kemungkinan Khofifah nanti akan terganjal restu untuk maju.

"Tapi itu tidak menjadi faktor utama. Saya membaca faktor utama, adalah restu Jokowi. Karena mau tidak mau restu Jokowi yang menentukan, karena sebelumnya ada peran Jokowi dalam posisinya sebagai Gubernur Jawa Timur," kata Arifki kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/8).

Selain itu, Arifki juga menilai Khofifah sedang berhitung keuntungan dirinya maju sebagai bakal cawapres atau kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur. Plus minus itu menurutnya ada, lantaran Khofifah memang terbukti memiliki elektabilitas tinggi di Jawa Timur.

Dengan demikian, di sisi lain Khofifah memang memiliki sejumlah 'modal' yang menurut Arifki bakal menjadi keuntungan juga bagi para bakal capres yang akan meminang mantan Menteri Sosial RI itu.

Apabila nantinya semisal PBNU bakal merestui dirinya, maka akan mudah mengerek elektabilitasnya melalui ceruk suara di Jawa Timur, suara emak-emak Muslimat NU, hingga suara PBNU di seluruh Indonesia.

Pun apabila melihat Pilpres 2019 lalu, saat itu Ma'ruf Amin yang berasal dari PBNU mampu memenangkan kontestasi politik bersama Jokowi, kendati saat itu bahkan tidak memiliki elektabilitas.

"Khofifah ini adalah figur yang cukup menarik yang akan menarik bagi para capres. Tetapi kembali lagi, Khofifah ini tentu akan mempertimbangkan dukungan Jokowi untuk dirinya saat nantinya memutuskan maju sebagai cawapres," ujar Arifki.(han)