Fraksi PDIP Beri Banyak Catatan Penting ke Pemkot Malang Terkait LKPJ Tahun 2022
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang memberi banyak catatan penting dan strategis, terhadap Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKP) tahun anggaran 2022. Ini disampaikan juru bicara Harvad Kurniawan R, SH, dalam rapat paripurna, Kamis (4/5/23).
NUSADAILY.COM - MALANG - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang memberi banyak catatan penting dan strategis, terhadap Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKP) tahun anggaran 2022. Ini disampaikan juru bicara Harvad Kurniawan R, SH, dalam rapat paripurna, Kamis (4/5/23).
Beberapa catatan penting tersebut, harus benar-benar oleh Pemerintah Kota Malang sebagai catatan krusial. Diantaranya, persoalan implementasi keuangan daerah Kota Malang selama 5 tahun terakhir, kinerja Wali Kota Malang tidak berjalan optimal dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga banyak problem pembangunan yang disebabkan realisasi anggaran bekerja kurang optimal.
Kedua, secara keseluruhan gambaran LKPJ tahun 2022 mengenai Makro Sosial Ekonomi, tidak menggambarkan capaian indikator sebagai basis implementasi prioritas kinerja. Terutama masalah IPM, pertumbuhan ekonomi, gini rasio, angka kemiskinan dan lainnya.
"Lalu, terkait target PAD Kota Malang yang digarap kurang kreatif. Sehingga setiap periode pelaporan anggaran tidak memenuhi target pendapatan daerah," ucap Harvad Kurniawan R, SH.
Permasalahan juga terjadi pada belanja daerah Kota Malang pada tahun 2022, yang serapannya tidak sampai 90 persen. Meskipun sesuai target bersama.
Lalu, persoalan silpa Kota Malang yang masih berkategori besar dari tahun 2018-2021, membentuk pendapat subyektif bahwa kualitas serapan buruk. Kurangnya evaluasi, follow up serta kurangnya motivasi kinerja untuk perbaikan.
"Selain itu, persoalan belum optimalnya upaya inventarisasi aset terutama dalam kebijakan sertifikasi aset Pemerintah Kota Malang, masih menjadi pekerjaan rumah yang sulit dibereskan," ujarnya.
Selanjutnya, Pemerintah Kota Malang melalui TPID, juga tidak memiliki rumus konkrit serta road map yang jelas mengenai arah makro ekonomi. Terutama berkaitan dengan pengendalian tingkat inflasi di Kota Malang yang fluktuatif alias tidak stabil. Serta beberapa catatan penting lainnya yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Malang.(ap/eky)
