Soal Wawali Kota Madiun dan Kadis Kominfo, Ini Kata Akademisi

NUSADAILY.COM - KOTA MADIUN - Dr. Sigit Sapto Nugroho SH MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, menyayangkan soal keributan antara Wakil Walikota Madiun Inda Raya dengan Kadiskominfo Noor Aflah hingga berujung polisi.

Padahal jabatan Walikota Maidi dan Wakil Walikota Inda Raya, atau dikenal dengan sebutan MaDa, akan berakhir pada akhir Desember 2023 ini. Tetapi menurutnya, pelaporkan suatu tindak pidana adalah hak setiap warga negara. Indonesia adalah negara hukum.

"Terkait dengan tindak pencemaran nama baik dan lain sebagainya, bisa dilakukan ketika kehormatan atau nama baiknya merasa tercemar," kata Sigit, Kamis (03/08/2023).

Permasalahan tak lepas dari etika di pemerintahan, lajutnya, soal ada unsur pidana atau tidak tentunya ada pada hasil pemeriksaan polisi nantinya.

"Apakah seseorang secara subyektif atau obyektif melakukan pelanggaran ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE, maka tentu saja perlu ditelaah hal hal yang menyangkut tindak pidana itu. Aparat penegak hukum pasti akan meminta pendapat para ahli. Seperti ahli bahasa, ahli komunikasi, ahli psikologi, menganalisis  konten atau muatan yang dipersoalkan," jelasnya.

Jangan sampai keributan kedua belah pihak di media sosial, menimbulkan tanda tanya bagi khalayak luas. Menurutnya terjadi miss komunikasi atau disharmonisasi beberapa hal.

"Seharusnya jangan sampai rusak susu sebelenga gara gara nila setitik. Prestasi Pemerintahan MaDa yang begitu besar, terganggu hanya karena persoalan yang tidak krusial," imbuhnya.

Lebih lanjut menurut Dia, kasus tersebut bisa berpotensi mempengaruhi program tata pemerintahan. Semestinya segera komunikasikan antar pihak secara pribadi atau kelembagaan. 

"Ini perlu segera ditangani Pak Walikota tentunya, bagaimana menciptakan hubungan baik. Paling tidak dikomunikasikan dulu, jangan sampai di media sosial karena ranah publik dan pasti rakyat bertanya tanya. Ini masalah etika pemerintahan saja," Dr. Sigit memugkasi. (*/nto).