Menguliti 'Misteri' Banyaknya Pengusaha Jadi Timses Capres 2024

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Sejumlah pengusaha ternama didapuk menjadi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Para pengusaha tersebut mengisi posisi pembina, pengarah, penasihat, pakar, hingga koordinator relawan dalam struktur tim pemenangan.

Di tim pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, pengusaha yang bergabung di antaranya Ketua Kadin 2010-2015 sekaligus mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani. Ia menjabat sebagai ketua TKN Prabowo-Gibran.

Ada juga bos perusahaan kosmetik Mustika Ratu, Putri Kuswisnu Wardani, dan Presiden komisaris PT Lippo Cikarang Theo Sambuaga.

Sementara di tim pasangan Ganjar Prabowo-Mahfud MD, pengusaha yang bergabung di antaranya Ketua Kadin Arsjad Rasjid sebagai ketuanya.

Lalu CEO Whitesky Group Denon Prawiraatmadja, Orias Petrus Moedak yang disebut-sebut berperan penting dalam pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport, dan Heru Dewanto yang merupakan pengusaha di bidang jasa konstruksi.

Sementara pengusaha di TKN Anies Baswedan-Cak Imin sejauh ini ada pendiri Tokopedia Leontinus Alpha Edison, dan Thomas Lembong yang merupakan mantan menteri periode 2015-2026 perdagangan sekaligus Chief Executive Officer dan Managing Partner di Quvat Management.

Lantas apa yang para pasangan calon presiden mempercayai pengusaha menjadi bagian dari tim pemenangan mereka, apa misterinya?

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai alasan para capres dan cawapres mengakomodir pengusaha dalam timnya adalah untuk menyediakan logistik. Pasalnya dibutuhkan modal yang besar untuk maju dalam kontestasi pilpres.

Hal itu tentunya tidak gratis.  Sebagai ganti balas jasa yang sudah diberikan kepada para pasangan calon presiden dan wakil presiden, para pengusaha tersebut pasti mengajukan permintaan kalau yang mereka dukung nantinya menang. 

Permintaan salah satunya, kepentingan bisnis mereka tidak diganggu oleh kebijakan pemerintahan yang akan datang. Dan kalau bisa bahkan, pengusaha itu mendapat tambahan dan kesitimewaan proyek dari pemerintah.

"Dikhawatirkan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan akan pro terhadap pengusaha yang menjadi timsesnya (tim sukses). Ini menciptakan resiko persaingan usaha yang tidak sehat, menciptakan kebijakan yang tidak adil bagi seluruh lapisan pelaku usaha," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Tak hanya itu, Bhima mengatakan investor yang baru mau masuk ke Indonesia akan melihat adanya keterkaitan yang erat antara kepentingan bisnis jangka panjang dengan politik.

Itu akan membuat investor khawatir bahwa berbisnis di Indonesia tidak cukup hanya dengan profesionalisme, tapi juga dibutuhkan hubungan yang erat dengan aktor politik.

Hal lainnya yang perlu diwaspadai dari maraknya pengusaha di timses pasangan capres dan cawapres adalah bagi-bagi jabatan. Pasalnya, kata Bhima, pelaku usaha yang masuk ke dalam perpolitikan rentan sekali mengalami konflik kepentingan.

"Karena mereka akan mementingkan bisnisnya, tapi juga menjadi regulator. Makanya harus dijaga keterlibatan pelaku usaha jangan sampai terlalu dalam. Apalagi yang punya konflik kepentingan dijadikan menteri," kata Bhima.

Untuk posisi menteri-menteri terkait ekonomi, Bhima mengatakan sebaiknya tidak diisi oleh para pengusaha. Misalnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan.

Bhima menilai sebenarnya boleh saja posisi tersebut diisi oleh para pengusaha. Namun mereka harus bisa melepaskan diri dari konflik kepentingan.

Misalnya pengusaha batu bara tapi kemudian melepas semua kepemilikan saham, maka tidak masalah menjadi Menteri ESDM.

"Tapi selama dia masih menjadi pengusaha, pemilik saham, tapi juga menjadi menteri yang membidangi kebijakan yang akan berpengaruh ke bisnisnya, itu yang kemudian harus dijaga," katanya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan relasi politik dan dunia bisnis dalam demokrasi memang agak dilematis.

Dukungan pengusaha sangat dibutuhkan oleh para politisi karena makin mahalnya biasa kontestasi. Sementara dunia bisnis juga memerlukan kepastian di berbagai bidang setelah pemilihan usai, agar arah kebijakan pemerintahan yang baru tidak merugikan kepentingan mereka.

Jadi simbiosis mutualisme antara politisi dan pelaku bisnis, kata Ronny, sangat bisa dipahami. Fenomena semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di semua negara demokrasi termasuk Amerika Serikat.

Namun kondisi itu berimbas kurang baik pada perekonomian karena memperparah ketimpangan ekonomi.

"Pelaku bisnis biasanya memperjuangkan kepentingan bisnis melalui dunia politik dengan modal yang tidak sedikit. Bahkan tak jarang mereka diidentikan dengan jejaring oligarki," katanya.

Ironisnya di saat pengusaha memperjuangkan kepentingannya, masyarakat miskin justru tak punya modal apa-apa untuk mempengaruhi para politisi agar memperjuangkan kepentingannya. Alhasil, para politisi merasa mendapatkan banyak insentif jika mengakomodasi kepentingan para pebisnis dibandingkan memperjuangkan kepentingan publik.

"Artinya politik balas budi memang tak bisa dihindarkan," kata Ronny.

Karena itu, dibutuhkan sosok pemimpin yang yang memiliki komitmen tinggi kepada janji-janji politiknya saat kampanye. Di sisi lain, ia juga harus tegas memberikan prioritas kepada kepentingan publik, sebelum mengakomodasi kepentingan elite bisnis.

"Dengan kata lain, pengusaha boleh saja terlibat aktif di dalam politik bahkan masuk ke dalam pemerintahan, sesuai aturan yang ada tentunya. Tapi otoritas dalam mengutamakan agenda publik tetap ada di tangan pemimpin terpilih, tanpa bisa diintervensi oleh pengusaha," katanya.(CNN/han)