Mantan PMI Sebut Kebijakan BP2MI Berpihak kepada PMI
NUSADAILY.COM - JAKARTA - Pemerhati Pekerja Migran Indonesia (PMI) Yuni Andrawati memuji kinerja Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Dia menilai, banyak perubahan dan terobosan yang dilakukan Benny. Terutama dalam memberikan pelindungan dan pelayanan kepada PMI.
"Saya tidak kenal dengan Pak Benny, tapi saya kenal dengan beliau karena melihat kebijakannya yang berpihak kepada PMI, ini yang harus kita hargai," kata Yuni usai menghadiri pelepasan 379 PMI dalam sektor fisihing dan manufaktur ke Korea Selatan di Hotel Paninsula, Jakarta, Senin (28/8/2023).
Mantan PMI asal Hongkong itu mengatakan, salah satu contoh kinerja Benny yang dirasakan langsung oleh PMI adalah pengadaan fasilitas lounge di sejumlah Bandara.
Hal tersebut menjadi bukti negara melalui BP2MI memberikan perlakuan hormat kepada PMI sebagai pahlawan devisa. Juga di masa kepemimpinan Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) saat ini para sindikat penempatan ilegal atau perdagangan manusia dan para rentenir yang memeras PMI, disikat tanpa pandang bulu.
"Saya melihat ini terobosan luar biasa, bayangkan Pak Benny sejauh ini sudah menangkap beberapa pelaku perdagangan orang, Pak Benny tidak pandang bulu semuanya ditangkap," ujarnya.
Yuni juga mengenang saat pertama kali bertemu Benny Rhamdani di Hongkong. Waktu itu mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) itu melihat langsung kondisi PMI yang ada di Hongkong.
Dia mengaku berbincang banyak dengan Benny terkait dalam memberikan pelindungan dan pelayanan kepada PMI.
"Setelah Pak Benny pulang dari Hongkong, beliau langsung gerak cepat semua pimpinan BP2MI langsung dikumpulkan, mencari solusi agar kebijakan berpihak kepada PMI. Lebih menariknya lagi rapat itu disiarkan melalui live, ini pertama kali pimpinan BP2MI saat rapat melakukan live, luar biasa memang Pak Benny saya ajukan jempol," ucapnya.
Di tempat yang sama, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Lasro Simbolon merinci lebih dari 8.500 PMI berangkat ke Korsel dengan skema G to G. Ini merupakan data dari awal tahun 2023.
Hngga kini, pelepasan, pemberangkatan dan penempatan PMI oleh negara, kata Lasro, merupakan upaya menghormati para PMI dari Benny Rhamdani melalui BP2MI, selaku perwakilan negara.
"Kenapa kita lakukan ini, Pak Benny Rhamdani, Kepala BP2MI bahkan mengundang tokoh nasional para elite, VIP kita untuk memberikan satu, untuk menghormati PMI kita. Bahwa mereka ini pejuang keluarga, pemberani, pahlawan devisa. Dari pemberangkatannya saja harus kita hormati. Anda spesial, warga negara pemberani, pejuang keluarga," papar Lasro.
Penempatan dan pelepasan dengan skema pemerintah ke pemerintah oleh BP2MI, kata Lasro, juga hendak menegaskan bahwa PMI yang dikirim merupakan orang-orang terbaik yang siap bekerja. Sehingga, hak-hak PMI juga harus dipenuhi sebagaimana mestinya ketika bekerja di negara penempatan. Apalagi, mereka juga berkontribusi pada roda ekonomi di masing-masing negara itu.
"Mereka siap dengan kompetensi, kapasitasnya dan bahasanya. Tolong hormati juga lah di sana, berikan hak-haknya, hormati, hargai mereka sebagai duta bangsa Indonesia. Bekerja di sana, bukan meminta-minta, tapi bagian dari upaya membangun hubungan bilateral yang saling mengisi, saling melengkapi. Bagian dari perkembangan ekonomi juga di negara penempatan di Korea dan Jerman," jelas Lasro.
Lebih lanjut, melalui skema G to G, BP2MI juga ingin mengingatkan bahwa penting bagi CPMI untuk berangkat bekerja ke luar negeri secara prosedural. Sehingga, mereka kelak bisa terhindar dari bahaya dan berbagai persoalan yang berpotensi menjerat PMI semasa di luar negeri.
Sebab, dengan begitu negara melalui BP2MI, bisa memberikan pelindungan secara optimal, dari ujung rambut hingga ujung kuku.
"Bahwa mereka kalau berangkat dengan proses yang benar, resmi, prosedural, memiliki kapasitas, pelatihan dilalui, sertifikasi bahasa, lulus tes berhasil, mereka adalah duta bangsa dan negara hadir sejak awal sampai mereka kembali nanti. Sampai purna, sampai nanti kembali ke Tanah Air," kata Lasro.
"Supaya orang-orang warga kita jangan korban dugaan, nonprosedural, korban bujuk rayu, di luar sana, itu ada ribuan, ada jutaan itu kalau kita ikuti data Bank Dunia," imbuhnya. (sir/wan)
