Untuk Muluskan Roda Pemerintahan, Prabowo akan Siasati dengan Koalisi Gemuk

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Isu pembentukan kabinet mulai muncul pasca-KPU menetapkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024.

Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara sah, unggul di 36 dari 38 provinsi di Indonesia, juga tercatat menang di luar negeri.

Sejumlah pengamat politik memprediksi kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran bakal gemuk.

Selain banyak partai yang tergabung menjadi koalisi dan pasti mendapat 'kue' sebagai imbalan politik, Prabowo-Gibran dinilai membutuhkan dukungan dari partai politik lain yang sebelumnya menjadi lawan seperti dari Koalisi Perubahan maupun PDI Perjuangan.

Prabowo-Gibran dinilai perlu merangkul partai politik dimaksud guna memuluskan segala program pemerintahan di masa mendatang.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberi 'kue' kepada partai politik tersebut.

"Secara institusional, kabinet Prabowo-Gibran membutuhkan tambahan partai agar mampu membentuk kekuatan mayoritas di legislatif, minimal dalam kisaran 60-70 persen agar program-program pemerintah terpilih bisa terlaksana," ujar Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (3/4).

Di sisi lain, Agung berpendapat partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) perlu memulihkan hubungan dengan Prabowo-Gibran. Setidaknya terdapat nilai positif apabila mereka bergabung dengan pemerintahan.

"Bergabungnya mereka ke kabinet seperti oase di tengah gurun karena pascaberkompetisi banyak sumber daya (resources) sudah dikeluarkan, sehingga membutuhkan amunisi baru untuk mengarungi satu periode, 2024-2029, sebelum kembali bertarung dalam pentas elektoral berikutnya," imbuhnya.

Agung menyoroti personal Prabowo yang memiliki relasi baik dengan semua partai politik. Hal itu, menurut dia, membuka kemungkinan anggota koalisi akan bertambah. Kerja sama yang pernah dilakukan Prabowo dengan Megawati Sukarnoputri pada Pilpres 2009 dan PKS saat mengusung Prabowo-Sandiaga Uno membuat semua mungkin terjadi.

"Di luar itu, terbentuknya koalisi gemuk memiliki political trade off karena selain pemerintah yang terbentuk lebih stabil, efeknya check and balances bisa tereduksi," ucap Agung.

"Sehingga mau tak mau peran masyarakat sipil, LSM/NGO, kampus, pers, dan elemen demokrasi lainnya menjadi vital agar publik semakin terlibat dan objektif dalam mengawal pemerintahan," tandasnya.

Tiru Jokowi

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan Prabowo-Gibran akan semakin masif melakukan lobi-lobi politik pascaditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024.

Tidak saja ke koalisi perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan PKB, kata Dedi, lobi politik itu juga pasti akan menyasar PDI Perjuangan.

"Salah satunya pascakeputusan DPR untuk tidak mengubah UU MD3 yang berkaitan juga dengan tata cara pemilihan Ketua DPR itu saya kira juga merupakan bagian bargaining power terkait dengan posisi PDI Perjuangan di mata koalisi Prabowo-Gibran mendatang," kata Dedi.

Menurut Dedi, pembentukan kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan jauh berbeda dengan yang terjadi saat ini. Ia meyakini Prabowo-Gibran akan meniru Jokowi dalam pembentukan kabinet.

"Jokowi menambah pos wakil menteri termasuk juga bagaimana melibatkan relawan di banyak posisi mulai dari komisaris, duta besar, sampai di banyak hal bahkan Jokowi termasuk yang membangun tren jabatan baru sehingga mau tidak mau ini akan diikuti juga oleh Prabowo Subianto," ucap Dedi.

"Ketika akomodasi terkait dengan relawan, termasuk juga dengan bargaining power terhadap lawan-lawan politik di Pilpres 2024 itu belum tercukupi, bukan tidak mungkin Prabowo akan membentuk atau membangun pos baru," pungkasnya.

Break down visi-misi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan belum ada pembicaraan formal dari Prabowo-Gibran terkait dengan pembentukan kabinet. Dalam Pilpres 2024 ini, Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung Prabowo-Gibran.

"Itu harus melalui revisi UU Kementerian. Jadi, setahu saya memang pak Prabowo belum pernah membicarakan secara formal atau resmi, tentu pasti misal nanti dalam menyusun kabinet itu di-break down dulu dari visi dan program," kata Doli saat dikonfirmasi perihal potensi kabinet gemuk.

Doli menjelaskan pemaparan visi-misi kementerian di dalam kabinet penting dilakukan guna memuluskan 320-an program Prabowo-Gibran dalam lima tahun mendatang. Dari jumlah itu, 17 di antaranya merupakan program prioritas.

"Nanti saya kira susunan kabinet pada akhirnya perlu atau tidak direvisi UU Kementerian atau nomenklatur kementerian itu, ya, tergantung dari sejauh mana efektivitas nanti yang akan terimplementasinya 320-an program itu," terang Doli.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memandang penting kabinet yang besar guna mewujudkan sejumlah program pemerintahan ke depan.

"Tapi ini kan negara besar wajar kalau kabinetnya besar. Target kita juga bukan main-main lho. Di tengah momentum emas seperti ini, yang enggak pernah ada sebelumnya dan sangat mungkin tidak akan ada lagi momentum emas ini, bonus demografi ini, kita punya target yang amat besar menjadi negara dengan ekonomi keempat di dunia 2045 Indonesia Emas," imbuhnya.(han)