Rusia Gahal Jadi Dewan HAM PBB, Indonesia Masuk

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Rusia gagal untuk kembali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Pada Selasa (10/10), Rusia hanya  meraih 83 suara, sedangkan Bulgaria mengantongi 160 suara dan 123 suara untuk Albania. Ketiga negara tersebut bersaing di Majelis Umum PBB memperebutkan dua kursi anggota Dewan HAM mewakili kelompok regional Eropa Timur untuk masa jabatan tiga tahun yang dimulai pada 1 Januari 2024.

"Negara-negara anggota PBB mengirimkan sinyal kuat kepada kepemimpinan Rusia bahwa pemerintah yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tak terhitung jumlahnya tidak pantas berada di sana," kata Louis Charbonneau, Direktur PBB di Human Rights Watch dilansir dari detikcom.

Rusia dikeluarkan dari dewan tersebut 18 bulan lalu, sebuah upaya diplomatik yang dipimpin Amerika Serikat (AS) setelah invasi mereka ke Ukraina pada Februari 2022.

Badan investigasi yang diberi mandat oleh PBB mengatakan pada Maret lalu bahwa Rusia telah melakukan berbagai kejahatan perang di Ukraina, seperti pembunuhan yang disengaja, penyiksaan, dan deportasi anak-anak.

Mahkamah Pidana Internasional, ICC, juga menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak-anak Ukraina secara ilegal. Namun, Kremlin menolak tuduhan tersebut dan yurisdiksi pengadilan.

Sebaliknya, seorang pejabat senior Rusia menuduh AS mengerahkan upaya yang tiada tandingannya untuk memastikan negaranya tetap keluar dari Dewan HAM PBB.

"Amerika Serikat berkampanye untuk Albania," ujar Maria Zabolotskaya, Wakil Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, seperti dikutip oleh kantor berita RIA. "Kampanye yang ditujukan secara langsung terhadap kami belum pernah terjadi sebelumnya."

Di tengah tanda-tanda "kelelahan" akibat perang di Ukraina, beberapa diplomat sebelumnya mengatakan Rusia memiliki peluang untuk kembali terpilih menjadi anggota dewan tersebut.

"Saya pikir para diplomat Barat mungkin melebih-lebihkan risiko kemenangan Rusia untuk menjaga agar anggota PBB tetap waspada," kata Richard Gowan, Direktur International Crisis Group PBB.

Cina dan Kuba juga termasuk di antara negara yang berhasil mendapatkan kursi Dewan HAM PBB, meski menuai kritik dari para pembela hak asasi manusia.

"Kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida tampaknya tidak mendiskualifikasi tindakan badan tertinggi hak asasi manusia PBB," bunyi pernyataan Proyek Hak Asasi Manusia Uighur, yang menentang pelanggaran berat HAM Cina terhadap etnis minoritas muslim, yang diunggah ke platform X (Twitter).

Juan Pappier, Wakil Direktur wilayah Amerika di Human Rights Watch, menulis di X menjelang pemungutan suara bahwa Kuba tidak layak menjadi anggota Dewan HAM PBB.

"Catatan pelanggaran hak asasi manusia sistematis sudah membuktikannya," tulisnya.

Sementara itu, Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengabarkan perihal ini di akun X resminya, seperti dilihat detikcom, Rabu (11/10). Indonesia memperoleh 186 suara dari 192 negara anggota PBB yang hadir.

Indonesia mengusung tema 'Inclusive Partnership for Humanity' setelah terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan berkomitmen menjunjung tinggi HAM serta berkomitmen menjadi solusi masalah HAM dunia.

"Indonesia komitmen junjung tinggi HAM & jadi bagian dari solusi masalah HAM di dunia," tulis Kemlu RI. Menlu RI Retno Marsudi menyebut tidak boleh ada negara yang tertinggal dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM.(*)