Majelis Umum PBB Adopsi Resolusi Gencatan Senjata Kemanusiaan di Gaza
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Majelis Umum mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza pada Jumat, 27 Oktober 2023. Ini merupakan resolusi pertama dari PBB sejak meletusnya perang antara militer Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas pada 7 Oktober lalu.
NUSADAILY.COM -NEW YORK- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Majelis Umum mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza pada Jumat, 27 Oktober 2023. Ini merupakan resolusi pertama dari PBB sejak meletusnya perang antara militer Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas pada 7 Oktober lalu.
Dilansir dari medcom.id, badan dunia yang beranggotakan 193 negara itu mengadopsi resolusi melalui pemungutan suara 120 dukungan berbanding 14 dan 45 abstain. Pemungutan suara dilakukan SMU PBB menolak amandemen Kanada yang didukung Amerika Serikat.
Dalam amandemen itu, resolusi PBB mengutuk "serangan teroris" yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober dan menuntut pembebasan segera sandera yang ditawan Hamas. Dalam resolusi yang dirancang negara-negara Arab, dua poin itu tidak disebutkan.
Riyad Mansour, Duta Besar Palestina untuk PBB, menyebut Majelis Umum PBB "lebih berani, lebih berprinsip" dibandingkan Dewan Keamanan PBB, yang telaj gagal dalam empat upaya selama dua minggu terakhir untuk mencapai kesepakatan mengenai resolusi. Dua di antara resolusi DK PBB diveto, dan dua lainnya gagal mendapatkan minimal sembilan suara "iya" untuk persetujuan.
Dubes Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menyebut resolusi terbaru Sidang Majelis Umum PBB ini sebagai "hari yang akan dikenal sebagai hari buruk."
"Israel tidak akan menghentikan operasi (Gaza) tersebut sampai hingga kemampuan teror Hamas dihancurkan dan sandera kami dikembalikan. Dan satu-satunya cara untuk menghancurkan Hamas adalah mengusir mereka dari terowongan dan kota teror bawah tanah mereka," ungkap Erdan.
Negara-negara Arab yang frustrasi pergi ke Majelis Umum PBB, organ yang tidak memiliki hak veto, untuk mendesak adanya tanggapan terhadap perang Israel-Hamas. Dubes Uni Emirat Arab Lana Nusseibeh, perwakilan Arab di DK PBB, menyatakan kegembiraannya atas hasil tersebut.
"Sebanyak 120 suara dalam lingkungan geopolitik seperti ini merupakan sinyal yang sangat tinggi atas dukungan terhadap hukum internasional, penggunaan kekuatan yang proporsional, dan merupakan penolakan terhadap status quo yang saat ini terjadi di lapangan," ucapnya.(*)
