Gubernur di Tepi Barat Dipecati oleh Mahmoud Abbas
Langkah tegas dilakukan oleh Presiden Palestina. Yaitu memecat Sebagian besar gubernur di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Mereka dipecat oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Lantas apa alasan di balik pemecatan besar-besaran itu?
NUSADAILY.COM -JAKARTA-Langkah tegas dilakukan oleh Presiden Palestina. Yaitu memecat Sebagian besar gubernur di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Mereka dipecat oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Lantas apa alasan di balik pemecatan besar-besaran itu?
Dilansir Middle East Monitor dan Associated Press, Jumat (11/8/2023), pemecatan besar-besaran ini merespons tuntutan lama untuk perombakan politik di tengah rasa frustrasi yang meluas terhadap Otoritas Palestina.
Pemecatan itu melalui dekrit kepresidenan yang diterbitkan Abbas pada Kamis (10/8) waktu setempat. Isi dekrit tersebut adalah memberhentikan 12 gubernur di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
"Di Jalur Gaza, Gubernur Gaza Utara, Gubernur Gaza, Gubernur Khan Yunis dan Gubernur Rafah diberhentikan berdasarkan dekrit kepresidenan," demikian laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA.
Di Tepi Barat, Abbas memerintahkan pemberhentian gubernur delapan provinsi, yakni Gubernur Jenin, Gubernur Nablus, Gubernur Qalqilya, Gubernur Tulkarem, Gubernur Bethlehem, Gubernur Hebron, Gubernur Tubas dan Gubernur Jericho.
Artinya, hanya tiga wilayah, termasuk Ramallah yang menjadi pusat Otoritas Palestina, yang tetap mempertahankan gubernur mereka.
Menurut kantor berita WAFA, Abbas juga merilis dekrit kepresidenan untuk membentuk sebuah komite yang berhak memilih calon gubernur yang bersangkutan dan merekomendasikan para calon gubernur itu kepada Presiden Palestina untuk keputusan akhir.
Pemberhentian para gubernur ini terjadi setelah pergolakan terjadi di beberapa wilayah, seperti Nablus, Jenin dan Tulkarum, yang baru-baru ini dilanda gelombang kekerasan oleh militansi Palestina yang merusak kepemimpinan Otoritas Palestina.
Meskipun para gubernur wilayah Palestina mengatakan mereka telah memperkirakan adanya perombakan selama bertahun-tahun karena tuntutan perubahan yang meningkat, namun masih banyak yang menyebut dekrit pada Kamis (10/8) itu mengejutkan mereka.
Meskipun demikian, tidak ada yang menyatakan ketidaksetujuan dengan keputusan Presiden Palestina itu, yang pemerintahannya menjadi semakin otokratis dalam beberapa tahun terakhir.(*)
