Salut! Melihat Keteguhan NasDem Konsisten Dukung Anies Meski Diterpa Kasus Hukum

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Partai NasDem menyatakan tetap konsisten mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 meski tengah diterpa sejumlah kasus hukum.

Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie alias Gus Choi menyebut cobaan merupakan keniscayaan dalam setiap perjuangan.

Ia menyampaikan itu dalam merespons pertanyaan soal seberapa yakin ia terhadap sejumlah proses hukum yang menerpa kader NasDem belakangan ini terlepas dari intervensi politik.

"Jalan terus. Setiap perjuangan pasti ada cobaan," kata Gus Choi, Jumat (16/6).

Gus Choi mengaku optimistis dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Oleh karenanya ia percaya pasti ada kemudahan dalam menghadapi cobaan yang tengah menerpa partainya kini.

Ia pun percaya akan selalu ada ujian untuk mencapai kemenangan.

"Setiap kesulitan ada kemudahan, setiap kemenangan ada ujian," ujar dia.

Belakangan sejumlah elite NasDem tengah diterpa proses hukum. Eks Sekjen Johnny G Plate ditetapkan jadi tersangka dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo oleh Kejagung.

Usai Plate ditetapkan menjadi tersangka, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga sempat menyinggung intervensi politik dalam kasus itu.

Paloh menyinggung hukum alam jika benar penetapan tersangka terhadap Plate ini tidak terlepas dari intervensi politik dan kekuasaan.

"Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan, emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang mengatakan kepada saya, ini tidak terlepas dari pada intervensi politik, tidak benar," kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Selanjutnya NasDem pun mendorong Plate buka-bukaan untuk membuat terang kasus itu. Belakangan, Plate pun disebut-sebut siap menjadi justice collaborator dalam kasus tersebut.

Kemudian, Ketua DPP Sugeng Suparwoto juga dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelecehan seksual verbal terhadap eks anggota DPR berinisial AAFS.

Beberapa kali, Sugeng pun menyinggung pelaporan atas dirinya itu tak terlepas dari kian dekatnya tahun politik.

Ia menyebut terdapat pihak-pihak yang sengaja memframing buruk atas dirinya.

Teranyar, Menteri dari NasDem Mentan Syahrul Yasin Limpo juga sudah tiga kali dilayangkan surat panggilan oleh KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi di kementeriannya.

Baru-baru ini KPK membuka kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Dalam surat yang didapat CNNIndonesia.com dari sumber internal KPK, Syahrul Yasin Limpo telah diusulkan menjadi tersangka.

Menanggapi itu, Syahrul mengatakan ia siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan di KPK. Ia pun berharap hukum ditegakkan dengan benar.

Syahrul pun tak menampik banyak pihak yang mengaitkan itu dengan aspek politik.

"Saya juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik. Sekalipun banyak pendapat seperti itu, namun dengan kerendahan hati, sebagai warga negara biasa Saya akan menjalani seluruh aral-rintang ini. Tentu saja dengan tetap berharap dari lubuk hati terdalam semoga ke depan hukum dapat ditegakkan dengan benar," ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Jumat (16/6).

Penegak Hukum Jadi Alat Politik Jelang Pemilu

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman melihat ada gejala penegak hukum dan 'pembantu' Presiden Joko Widodo menjadi alat politik jelang Pemilu 2024.

Salah satunya ketika Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko merong-rong Partai Demokrat. Langkah yang dilakukan baru-baru ini adalah mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

"Gejalanya sudah mulai muncul, [contoh] gejala partai Demokrat, ya kan. Ada upaya PK KSP Pak Moeldoko, tidak ada agenda, tidak ada hujan, jelas-jelas tidak ada standing hukum mengajukan PK," kata Benny dalam Podcast 'What the Fact! Politics' CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

Menurutnya, itu patut disorot dan disebut gejala. Pasalnya, Moeldoko adalah pembantu Jokowi.

Gejala kedua adalah apa yang sedang dialami partai NasDem belakangan. Diketahui, NasDem merupakan mitra Demokrat dan PKS dalam koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Apa yang dialami NasDem baru-baru ini adalah ketika Menkominfo Johnny G Plate diusut kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Johnny merupakan Sekjen Partai NasDem.

"Apa yang dihadapi oleh partai NasDem, itu gejala. Tapi saya tidak menyimpulkan atau mengatakan bahwa apa yang dialami NasDem saat ini adalah bentuk cawe-cawe," imbuhnya.

Benny lantas mengingatkan Presiden Jokowi 'haram' ikut campur atau cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024.

Ia tidak mempermasalahkan apabila Jokowi memiliki sosok yang dijagokan. Namun ia mewanti-wanti Jokowi tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk membantu sosok yang didukung.

Apabila kondisi itu terjadi, lanjut Benny, maka akan terjadi persaingan tidak sehat dalam demokrasi.

"Saya belum melihat itu ya, saya belum melihat apakah ada cawe-cawe begitu, tapi mungkin bukan Presiden. Tetapi kalau Presiden diam saja apabila ada anak buahnya, pembantu-pembantunya, para menterinya, aparat penegak hukum ikut cawe-cawe, itu sangat berbahaya," ujar Benny.(han)