Meramal Jabatan yang Bakal Diduduki Para Timses Usai Menang Pilpres

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Hadirnya timses dari tiap pasangan calon mulai disorot pada gelaran pemilu langsung pasca reformasi 1998.

Mereka selalu ada di kontestasi tingkat Pilpres, Pileg, Pilkada bahkan hingga ke tingkat Pemilu Kepala Desa atau Pilkades.

Musababnya, kemenangan pasangan capres-cawapres di Pilpres tak bisa dilepaskan dari kerja-kerja 'mesin' tim sukses (timses) yang berada di belakang mereka.

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam "Politik Uang di Indonesia" (2015) menjelaskan bahwa tim sukses merupakan sekelompok orang yang direkrut para kandidat untuk membantu mempromosikan pencalonan dan memobilisasi pemilih.

Pasalnya, mustahil para kandidat berjuang sendirian untuk mengarungi kontestasi pemilu. Kehadiran tim sukses ini menjadi lekat dan jadi kebutuhan mendasar bagi seseorang yang akan ikut dalam arena perebutan jabatan publik.

Muhtar Haboddin dalam 'Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia' (2016) menjelaskan komposisi dari tim sukses sangat bervariasi.

Namun, biasanya orang yang mengisi timses ini berasal dari kenalan dekat atau kepercayaan calon itu sendiri.

Dalam perjalanan sejarah pemilu Indonesia pasca reformasi, nama 'timses' bagi paslon yang berlaga di Pilpres sejak 2004 hingga 2019 lalu memiliki sebutan lain yang beragam.

Ada paslon Capres yang menamakannya sebagai 'Tim Kampanye Nasional', 'Badan Pemenangan Nasional', 'Tim Pemenangan Nasional' hingga 'Tim Nasional Pemenangan' dan sebutan lainnya.

Jabatan mentereng usai menang

Sebuah organisasi tim sukses capres biasanya dipimpin oleh seorang ketua sebagai pucuk pimpinan utama.

Posisi ini strategis lantaran semua ketua timses paslon capres-cawapres yang menang sejak Pilpres 2004 sampai 2019 lalu pasti mendapatkan posisi menteri di kabinet.

Bila ditarik ke belakang, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) yang maju di Pilpres 2004 menunjuk Letjen (Purn) Muhammad Ma'ruf sebagai Ketua Timsesnya.

Pasangan ini berhasil keluar sebagai pemenang dengan mengalahkan empat paslon lainnya seperti Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Usai memenangkan Pilpres, Ma'ruf lantas ditunjuk oleh SBY-JK sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Ma'ruf menjabat sebagai Mendagri pada 20 Oktober 2004 - 2 April 2007. Sebelum menjabat Mendagri, Ma'ruf sempat menjadi Dubes Indonesia untuk Vietnam.

Ketika Ma'ruf wafat di tahun 2017 lalu, JK mengenang sosok Ketua tim sukses yang mengerti kebutuhan Pemilu 2004.

"Beliau ini tentu disamping militer yang hebat beliau juga menteri dalam negeri yang pada masanya sangat efektif. Disamping itu ya pada pemilu 2004 beliau ketua tim sukses kami dengan SBY," tutur JK kala itu.

Beranjak ke Pemilu 2009, SBY menggandeng Boediono sebagai cawapres. Pasangan ini menunjuk elite PAN Hatta Rajasa sebagai Ketua Timsesnya. Hatta didampingi oleh mantan Panglima TNI Djoko Suyanto sebagai wakil ketua timsesnya.

Lagi-lagi, SBY berhasil memenangkan pemilu 2009 mengalahkan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

Setelahnya, Hatta Rajasa ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Bersatu II. Sementara Djoko Suyanto juga dipilih SBY untuk menjabat sebagai Menko Polhukam.

Tak hanya sebagai menteri, Hatta juga menjadi Ketua Umum PAN periode 2010-2015 ketika menjabat sebagai Menko.

Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang bertarung di 2014. Jokowi kala itu menunjuk politikus PDIP Tjahjo Kumolo sebagai ketua timsesnya. Sementara Prabowo-Hatta menunjuk Mentan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Jokowi-JK berhasil memenangkan kontestasi Pilpres. Tjahjo Kumolo lantas ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri oleh Jokowi di Kabinet Kerja.

Tjahjo Kumolo bercerita di medio Oktober 2014 lalu jika Presiden Joko Widodo menimbang tiga posisi menteri untuknya. Pos itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.

"Kemlu harus orang diplomat, tinggal Kementerian Pertahanan atau Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya saya ditunjuk di sini," ujar Tjahjo di gedung Kementerian Dalam Negeri, Senin, 27 Oktober 2014.

Tak cuma Ketua Timses, mereka yang pernah terlibat dalam tim kampanye capres Jokowi-JK juga memiliki jabatan mentereng. Di antaranya Anies Baswedan, Rini Soemarno, Akbar Faizal, Andi Widjajanto, dan Hasto Kristiyanto pernah menjadi anggota tim transisi Jokowi-JK.

Selanjutnya, Anies ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN, dan Andi Widjajanto diangkat menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) di Kabinet Indonesia Kerja. Hasto setelah itu juga turut diangkat sebagai Sekjen PDIP.

Beranjak ke Pilpres 2019, Jokowi kembali maju dengan menggandeng Ketua Umum MUI saat itu, Ma'ruf Amin. Jokowi juga menunjuk pengusaha Erick Thohir sebagai ketua timsesnya.

Jokowi kala itu memilih Erick yang berlatar belakang pengusaha dan memiliki pengalaman di bidang manajemen. Sehingga diharap dapat mengelola kampanye.

"Beliau seorang profesional pengusaha besar yang memiliki media, klub bola, klub basket, memiliki banyak," kata Jokowi kala itu.

Jokowi menang mengalahkan Prabowo-Sandiaga Uno. Erick pun diberi jabatan Menteri BUMN. Erick juga terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Jakarta, Februari lalu.

Nasib baik menanti ketua timses 2024

Pilpres 2024 bakal diikuti tiga paslon yang akan bertanding. Mereka adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Semuanya sudah mendaftar ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan. Kini KPU tengah melakukan verifikasi berkas para pasangan calon yang didaftarkan partai-partai politik.

Ganjar-Mahfud sudah menyusun timsesnya yang dinamakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. TPN Ganjar-Mahfud diketuai oleh pengusaha sekaligus Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan pertimbangan memilih Arsjad lantaran representasi kalangan dunia usaha. Hal ini, diperlukan untuk membuktikan bahwa kebijakan ekonomi Ganjar Pranowo ke depan mempertimbangkan aspek ramah bisnis.

"Sebab kita membutuhkan peran dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, guna menopang agenda Visi Indonesia Emas 2045," kata Said beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Prabowo-Gibran menamakan timsesnya sebagai 'Tim Kampanye Nasional (TKN). Diketuai mantan Ketua Kadin sekaligus mantan Wamen BUMN Rosan Roeslani.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan Rosan dipilih memimpin timses karena pengalamannya dan memiliki jaringan yang luas.

"Punya pengalaman, network luas, dan pernah menjadi tim pemenangan Jokowi 2019," kata Fadli.

Pasangan Anies-Cak Imin sampai saat ini belum mengumumkan tokoh yang mengisi posisi ketua timsesnya.

Namun, mereka sudah menamakan timsesnya dengan 'Tim Nasional (Timnas) Pemenangan AMIN'.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai wajar para ketua timses mendapatkan insentif berupa jabatan menteri ketika kandidat Capres yang didukungnya menang.

Ia melihat setiap kerja politik yang dilakukan di Pilpres memerlukan sumber daya besar di segala lini. Setiap Ketua Tim Pemenangan harus bekerja optimal untuk memastikan sumber daya yang diperlukan tadi bisa mengalir dan menopang kerja-kerja politik.

"Wajar - rasional mengemuka arahan untuk mendistribusikan resources yang sebelumnya sudah dikeluarkan untuk dikembalikan. Setidaknya agar keseimbangan politik dan stabilitas nasional bisa terjaga," kata Agung dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (5/10).

"Artinya, ketika kelak kandidat menang maka Ketua Tim Pemenangan mendapat insentif politik saat menang," tambahnya.

Agung juga memprediksi para ketua timses para paslon capres yang memenangkan Pilpres 2024 juga akan mendapatkan jatah menteri. Baginya, pola yang sama akan terus berlangsung dalam perpolitikan Indonesia ke depannya.

"Iya. Kalau menang misalkan menteri," kata dia.(cnn/han)