Mencari Tahu Kongkalikong PPDB yang Dikeluhkan Ortu Siswa

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Salah satu orang tua peserta seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023, Amir Syafrudin mengaku menyaksikan langsung beberapa kecurangan yang terjadi dalam proses penerimaan siswa tahun ajaran baru itu.

Amir menyebut bukan hanya dia yang mengetahui itu, melainkan kedua anaknya juga. Bahkan, kata Amir, kedua anaknya yang lebih awal mengetahui adanya kecurangan dalam penerimaan siswa baru sekolah itu.

"Mereka tahu dari Twitter, Instagram, sosmed yang mereka punya, dan mereka kasih liat ke saya. Terus kita cek langsung ke sistem pendaftarannya," kata Amir saat diwawancarai CNN Indonesia TV, Kamis (20/7).

Amir mengatakan kecurangan pertama yang mereka ketahui yakni terjadi pada PPDB jalur zonasi. Amir menyebut banyak peserta PPDB yang mencantumkan titik lokasi tempat tinggal yang sama dan mendaftar ke satu sekolah yang sama pula.

Dia dan kedua anaknya yang gagal lolos PPDB itu mengaku hanya bisa tertawa melihat modus kecurangan ortu dan sengkarut sistem tersebut.

"Kita lihat sendiri ada yang jaraknya 700 meter dari sekolah. 'Itu tinggalnya di seberang jalan kali ya?' terus ketawa sendiri. Kemudian ada yang sekumpulan orang, 20 orang kalau tidak salah jaraknya sama persis daftar di satu sekolah yang sama, 'apa mungkin pindah ke kosan gitu?'...," ujar Amir.

"Jadi bahan candaan aja, karena kita enggak bisa apa apa, sistem sudah berjalan. Kita tidak bisa apa apa, terima nasib aja [gagal PPDB]," imbuhnya.

Selain jalur zonasi, kecurangan yang dia ketahui juga terjadi pada PPDB jalur afirmasi. Kecurangan ini, kata Amir, dibantu orang 'orang dalam' atau internal sekolah.

Salah satu teman anaknya bercerita langsung bahwa dirinya diterima PPDB jalur titipan 'orang dalam'.

"Ini sih memang karena ada temannya yang bercerita dengan polosnya kalau dia dititipkan. Saya enggak bisa cerita lebih jauh siapa orangnya, tapi memang dia yang cerita, entah karena keceplosan atau gimana," tutur Amir.

Bukan hanya mendengar, Amir pun bercerita bahwa dia sendiri sempat pula ada yang menawari untuk difasilitasi melakukan kecurangan oleh 'orang dalam'. Namun, dia tidak menerima tawaran tersebut.

"Ada yang menawarkan langsung ke saya. Tapi lewat jalur afirmasi, 'Jadi mau enggak dimasukin, tapi lewat jalur afirmasi'. Artinya dititipkan juga lewat jalur afirmasi yang masih kosong di situ," tuturnya.

Amir bercerita kedua anaknya sempat mendaftar PPDB jalur zonasi SMA negeri di Tangerang, Banten. Namun, mereka gagal.

"Akhirnya saya pun putuskan daftar sekolah anak-anak saya di sekolah swasta," imbuhnya.

Sengkarut atau setumpuk permasalah PPDB sistem zonasi dan yang mengiringinya kembali mencuat pada penerimaan tahun ajaran 2023/2024 ini sejak kali pertama diterapkan pada 2017 silam.

Kekinian berbagai persoalan itu muncul seperti murid masuk lewat jalur afirmasi tapi tak sesuai prestasi kenyataannya hingga yang titip alamat agar masuk zonasi sekolah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Wahyu Mijaya mengatakan 4.791 siswa yang dicoret dari penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 karena melakukan kecurangan dokumen tak bisa lagi mendaftar ke sekolah negeri. Ia menuturkan para pelajar itu bisa mendaftar ke sekolah swasta.

"Kita tidak bisa melanjutkan atau menerima calon siswa tersebut. Jadi, Insya Allah mereka bisa mengikuti atau daftar di sekolah-sekolah di luar sekolah pemerintah," ujar Wahyu, dikutip Nusadaily.com dari CNNIndonesia.com, Kamis siang.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengakui permasalahan lapangan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 ada di semua daerah. Dia meminta anak buahnya untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Ia ingin berbagai persoalan itu diselesaikan dengan baik-baik.

"Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi, ada semuanya, tetapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan," kata Jokowi di sela kunker ke Bengkulu, Kamis siang.

Modus-modus mengakali PPDB

Wahyu juga membeberkan modus-modus mengakali PPDB yang dilakukan setidaknya 4.791 siswa di Jabar tersebut.

Dia menerangkan pihak siswa kecurangan saat diverifikasi pada proses PPDB tahap 1 hingga akhir tahap 2 atau sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).

Beberapa kecurangan tersebut, kata dia, terkait dokumen yang tak sesuai dengan data. Salah satunya, alamat domisili yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) harus lebih dari satu tahun.

"Kemudian sertifikat kejuaraan minimal enam bulan terakhir, yang di-upload kurang dari itu. Sehingga tidak memenuhi syarat dokumennya," kata dia.

Kemudian, Wahyu juga menerangkan ada beberapa dokumen siswa yang dianggap tidak asli. Contohnya, dokumen Kartu Keluarga (KK) yang tidak tersambung dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

"Lalu, bisa jadi nilai rapornya tidak sesuai dengan dokumen yang ada atau nilainya ditinggikan dari pada yang seharusnya. Kemudian, terkait sertifikatnya yang tidak sesuai," tuturnya.

PPDB Tetap Harus Diberlakukan

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus tetap diterapkan.

"Menurut saya sih masih tetap harus diberlakukan ya. Itu kan dalam upaya kita mencegah kastanisasi sekolah yang dulu dan kecurangan jauh lebih parah dibanding sekarang kan," kata Muhadjir saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

Alih-alih melakukan perubahan, Muhadjir menilai seharusnya pemerintah daerah melakukan evaluasi internal untuk menyusun peraturan terkait penindakan terhadap praktik kecurangan dalam jalur zonasi yang muncul.

"Apalagi yang main curang itu para pejabatnya nah ini yang akan semakin parah nanti," kata Muhadjir

Lebih lanjut, Muhadjir mengimbau pemerintah daerah agar melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Hal ini dinilai untuk menghilangkan julukan sekolah favorit yang disebut menjadi biang keladi dalam permasalahan di jalur zonasi sistem PPDB.

"Semua sekolah harus favorit, sehingga seseorang itu tidak harus kemudian melakukan kecurangan karena masih terpersepsi ada sekolah favorit itu. Dan itu kalo sampe terjadi itu pemda harus segera melakukan evaluasi," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah permasalahan mencuat terkait jalur zonasi sistem PPDB di sejumlah daerah. Salah satunya terjadi di Kota Bogor.

Sebanyak 300 aduan dilayangkan perihal indikasi kecurangan sistem PPDB. Hasil verifikasi dan pemeriksaan di lapangan menunjukkan adanya indikasi pindah kartu keluarga (KK) demi bisa lolos jalur zonasi.

Wali Kota Bogor Bima Arya kemudian geram dan menyarankan agar PPDB jalur zonasi dihentikan apabila sistem yang berlaku tak berjalan optimal.

"Kalaupun zonasi ini masih diterapkan sistem harus lebih rapi lagi, sistem kependudukan kita, sistem verifikasi, kemudian infrastruktur sekolah. Selama infrastruktur belum merata enggak mungkin pakai sistem zonasi ini," kata Bima mengutip Antara, Jumat (7/7).(han)