Warga Desa Tembeling Bojonegoro Diduga Terima Sertifikat Tanah Palsu Program PTSL

Warga yang diduga menerima sertifikat tanah palsu di Desa Tembeling itu sebanyak kurang lebih 40 sertifikat. Sertifikat tanah itu terbit sekitar bulan Desember 2021.

Warga Desa Tembeling Bojonegoro Diduga Terima Sertifikat Tanah Palsu Program PTSL
Warga Bojonegoro Diduga Terima Sertifikat Tanah Palsu Program PTSL

NUSADAILY.COM – BOJONEGORO -  Warga Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro diduga terima sertifikat tanah palsu. Sertifikat tanah itu diterima melalui lanjutan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021, Senin (5/12/2022).

Warga yang diduga menerima sertifikat tanah palsu di Desa Tembeling itu sebanyak kurang lebih 40 sertifikat. Sertifikat tanah itu terbit sekitar bulan Desember 2021. Setiap pemohon (untuk lanjutan program PTSL) telah mengeluarkan dana sekitar Rp3 juta sampai dengan Rp3,5 juta.

BACA JUGA ; Viral! Hajatan di Bojonegoro Terendam Banjir, Pengantin...

“Karena keterbatasan anggaran banyak warga yang berhutang dan menjual barang berharga untuk membayar biaya administrasi tersebut. Rata-rata mereka adalah dari keluarga tidak mampu,” ujar salah seorang warga yang juga menerima sertifikat palsu, Sukandar.

Selain Sukandar, beberapa warga yang juga diduga menerima sertifikat tanah palsu yakni, Subeki, Totok dan Suradi. Warga mengetahui sertifikatnya palsu setelah mengajukan kredit ke pihak perbankan atau koperasi. “Ternyata nomor di sertifikat mereka tidak terregister di BPN. Sehingga proses kredit ditolak,” terangnya.

BACA JUGA : Viral! Kain Kafan 2 Jenazah di Bojonegoro Ditemukan Utuh...

Sementara Ketua panitia PTSL (yang juga koordinator lanjutan program PTSL) M Khotim merasa pihak pemerintah desa maupun BPN Kabupaten Bojonegoro lepas tangan atau tidak bertanggungjawab dalam persoalan tersebut. Padahal, lanjut dia, hal itu sudah menyangkut kredibilas lembaga pemerintah.

“Saya yang di depan selalu ditanya warga. Ketika saya koordinasi sama kepala desa dan BPN, mereka tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Seolah-olah lepas tangan. Ini persoalan serius menyangkut pelayanan ke warga kecil,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa nama pemohon yang sertifikatnya palsu dari program PTSL yang sudah terdeteksi diantaranya Samian, Munir, Susiah, dan Munawir. “Itu yang program lanjutan pasca PTSL. Untuk yang PTSL juga ada yang palsu sekitar 10 sertifikat,” pungkasnya.(ris)