Warga Demo PT ASDP, Area Pelabuhan Kamal Bangkalan Berbayar

Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Hotib Marzuki mengatakan, penerapan tarif itu akan berpotensi menurunkan minat kunjungan masyarakat ke pelabuhan Kamal

Dec 13, 2022 - 16:37
Warga Demo PT ASDP, Area Pelabuhan Kamal Bangkalan Berbayar
Area Pelabuhan Kamal Bangkalan Berbayar, Warga Demo PT ASDP

NUSADAILY.COM – BANGKALAN - Kebijakan penerapan tarif memasuki area pelabuhan oleh pihak PT ASDP Indonesia Ferry, mendapat protes masyarakat. Pasalnya, kebijakan itu dinilai membebani masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Hotib Marzuki mengatakan, penerapan tarif itu akan berpotensi menurunkan minat kunjungan masyarakat ke pelabuhan Kamal. Sebab, kondisi pelabuhan yang saat ini sepi akan semakin diperburuk oleh penerapan tarif tersebut.

BACA JUGA : KPK Sita Rp1,5 Miliar Terkait Kasus Suap Bupati Bangkalan

“Saat ini pelabuhan sudah kurang diminati masyarakat, jika memasuki area pelabuhan saja harus berbayar, dikhawatirkan akan semakin membuat masyarakat enggan berkunjung ke pelabuhan,” tuturnya,Senin (12/12/2022).

Ia juga mengatakan, selain menurunkan minat kunjungan, penerapan tarif membebani masyarakat terutama bagi pedagang di area pelabuhan. Tak hanya itu, area pelabuhan yang luas juga biasa digunakan masyarakat untuk berolahraga.

“Bahkan, untuk masuk ke pelabuhan sekedar menjemput penumpang kapal harus bayar Rp 2 ribu setiap kali masuk ke area pelabuhan. Sedangkan untuk pedagang, hal ini cukup membebani apalagi pendapatan mereka saat ini sangat berkurang,” imbuhnya.

Ia berharap, pihak PT ASDP Indonesia Ferry segera mencabut penerapan tarif itu. Sehingga, minat masyarakat untuk berkunjung meningkat dan masyarakat tidak terbebani.

BACA JUGA ; Ra Latif Ditangkap KPK, Khofifah Tunjuk Plt Bupati Bangkalan

“Semoga dicabut dan bisa bermanfaat untuk masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Manager Usaha PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Surabaya, Eva Mardiany menyepakati untuk pencabutan tarif itu. Ia juga mengaku akan segera melakukan evaluasi.

“Tadi sudah berdiskusi dengan masyarakat dan kami mencabut penerapan tarif itu. Selanjutnya kami akan melakukan evaluasi,” pungkasnya.(ris)