Usulan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 69 Juta Tuai Penolakan

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai banyaknya kuota haji yang didapatkan Indonesia tidak berguna jika pemerintah mematok harga ibadah haji lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya yang dibebankan ke jemaah haji 2023 Rp69 juta per calon jemaah. Angka tersebut kurang lebih 2 kali lipat dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp39,8 juta.

"Dampaknya, akan ada banyak calon jemaah yang berguguran dan tidak bisa berangkat dan membuat antrean haji di Indonesia menjadi lebih panjang," ujar Tulis, Jumat (20/1).

Menurutnya pemerintah dan asosiasi penyelenggara haji harus berani bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi dan sektor swasta di Arab agar bisa mendapat kuota haji yang banyak dan menurunkan biaya operasionalnya.

"Jangan menggunakan aji mumpung (mencari kesempatan), mentang-mentang 3 tahun terakhir tak ada haji dan umroh. Seakan-akan sesukanya sendiri dalam menaikkan biaya operasional haji atau umroh kepada masyarakat," kata dia.

"Tidak etis dan tidak syar'i aktivitas ibadahnya. Apalagi haji itu ibadah wajib, kok, malah dikomersialisasikan? Itu tindakan yang tidak agamis dan Islami," ujar Tulus.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan.

Ia menilai pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip keadilan. Untuk itu, pemerintah memformulasikan BPIH dalam rangka menyeimbangkan besaran beban jemaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan.

"Pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip isthitha'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya," ucap Yaqut dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Kamis (19/1).

Tak hanya itu, pemerintah mengusulkan biaya hidup (living cost) yang diberikan kepada jemaah haji tahun ini hanya sebesar 1.000 real atau setara Rp4.080.000. Angka ini menurun 500 real dari tahun lalu.

"Dengan pertimbangan jemaah haji sudah menerima layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama mereka berada di Arab Saudi. Tapi pemerintah memperhatikan kebutuhan selain layanan itu, sehingga mengurangi living cost," paparnya.

PKB Buka Peluang Panggil Yaqut
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang memanggil Menteri Agama (Menag) sekaligus kadernya, Yaqut Cholil Qoumas untuk membahas usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 yang diusulkan pemerintah.

Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan pemanggilan kader-kader PKB sebagai hal yang lumrah.

"Otomatis itu, hal yang biasa kok," kata Daniel di Kantor DPP PKB, Jakarta Jumat (20/1) ketika ditanyakan peluang memanggil Yaqut terkait usulan biaya haji.

Daniel meminta agar biaya haji tahun ini betul-betul dihitung oleh pemerintah secara akurat. Menurutnya, kenaikan itu jangan sampai memberatkan umat yang tengah kesulitan hidupnya.

Ia menegaskan isu soal biaya haji itu tak hanya menjadi aspirasi warga Nahdlatul Ulama (NU), melainkan semua umat Islam di Indonesia.

"Artinya pendapatan berkurang karena covid segala macam. Jadi benar-benar harus dihitung," ujarnya.

PKS Tolak Usul Biaya Haji 2023 Rp69 Juta
Fraksi PKS di Komisi VIII DPR menyatakan penolakan terhadap usulan pemerintah yang ingin menaikkan biaya haji 2023 yang dibebankan kepada jemaah menjadi Rp69 juta. PKS nilai usulan pemerintah lewat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu jelas menyulitkan rakyat.

"Tentunya masyarakat atau rakyat tingkat bawah sangat kesulitan. Mereka pasti akan berbondong-bondong tetap saja akan berangkat tapi dengan menggerutu imbas tahun ini terjadi kenaikan yang sangat memberatkan. Itulah saya kira pertimbangan masyarakat," kata Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf di kantor DPP PKS, Jumat (20/1).

Ia mengklaim PKS tidak akan membiarkan adanya cara-cara yang tidak fair dan tak profesional dalam penyelenggaraan ibadah haji atau pembiayaan haji. PKS juga berjanji agar biaya haji bagi jemaah bisa lebih ringan dan terjangkau.

"Fraksi PKS tentu tidak sepakat dengan usulan pemerintah yang menaikkan BPIH mencapai Rp69 juta yang tahun lalu hanya kurang lebih Rp40 juta," ucap Bukhori 

Namun begitu, Bukhori menilai rencana kenaikan biaya haji masih sebatas usulan dan akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan Komisi VIII DPR dalam masa sidang kali ini hingga pertengahan Februari mendatang.(han)

"Kita akan ada pendalaman FGD dengan Dirjen Haji dan seluruh direktur yang terkait yang dalam rangka untuk membahas itu," katanya.(han)