Usul PDIP Negara Harus Minta Maaf Pada Keluarga Sukarno, Desmond: Masa Negara Harus Minta Maaf
"Pertanyaannya sekarang pemerintahan siapa? Pemerintahan Sukarno kan sekarang? ... Dari mereka untuk mereka, kentutnya mereka semua," kata Desmond. "Masa kita harus minta maaf, negara minta maaf kepada yang lucu-lucuan kaya gini, jadi nggak lucu gitu loh," tambahnya.
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa angkat suara ihwal permintaan PDIP agar negara meminta maaf kepada Presiden pertama RI Soekarno buntut TAP MPRS No. 33 tahun 1967.
Desmond menilai permintaan tersebut mengada-ada. Dia meyakini desakan itu muncul atas kemauan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kalau Sukarno direhabilitasi itu namanya mengada-ada kan," kata Desmond di kompleks parlemen, Rabu (8/11).
"Kalau Jokowi kan cuma petugas partai. Jadi melaksanakan maunya Megawati habis itu negara minta maaf lagi sama Sukarno," tambahnya.
Desmond menilai permintaan itu muncul karena pemerintahan saat ini merupakan bagian dari keluarga Sukarno.
Sebab, Jokowi juga merupakan petugas partai yang dipimpin Mega sebagai putri Presiden RI pertama tersebut.
Dengan demikian, dia menganggap bahwa permintaan maaf negara kepada Sukarno hanya kemauan untuk keluarganya.
"Pertanyaannya sekarang pemerintahan siapa? Pemerintahan Sukarno kan sekarang? ... Dari mereka untuk mereka, kentutnya mereka semua," kata Desmond.
"Masa kita harus minta maaf, negara minta maaf kepada yang lucu-lucuan kaya gini, jadi nggak lucu gitu loh," tambahnya.
Desakan agar negara meminta maaf kepada Sukarno sebelumnya disampaikan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
Hal itu disampaikan menyusul keputusan Jokowi yang telah mencabut TAP MPRS No. 33 tahun 1967.
Menurut Basarah, setelah Sukarno dianugerahi gelar pahlawan Nasional pada 2012, negara harusnya meminta maaf kepada keluarga Sukarno.
Dia menilai Sukarno dan keluarganya selama ini telah diperlakukan tidak adil.
Di sisi lain, Basarah juga menilai tudingan yang ditujukan kepada Bung Karno terlibat G30S tidak pernah terbukti.
Oleh karena itu, dia menganggap negara perlu menyampaikan permohonan maaf kepada Sukarno dan keluarga besar.
"Maka seyogianya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga," kata Basarah dalam keterangan tertulis, Selasa (8/11).(han)
