UMKM Butuh Tindak Lanjut Pemkab Jember

“Setelah pandemi Covid-19, pemerintah ingin melakukan terobosan teknologi yang bisa digunakan berwirausaha

Dec 8, 2022 - 22:37
UMKM Butuh Tindak Lanjut Pemkab Jember
Pelatihan BRIN untuk UMKM Butuh Tindak Lanjut Pemkab Jember

NUSADAILY.COM – JEMBER - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menggelar pelatihan untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di tiga lokasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa-Kamis, 6-9 Desember 2022. Namun pelatihan itu membutuhkan tindak lanjut pemerintah daerah.

Pelatihan ini digelar atas inisiatif Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi, meliputi pelatihan budidaya maggot, pelatihan budidaya cabai, pelatihan teknologi pascapanen cabai, pengolahan umbi-umbian, pelatihan kopi fermentasi, dan pelatihan teknologi pascapanen tomat.

BACA JUGA : Jember Diguncang Gempa Pagi Ini Hingga Dua Kali

“Setelah pandemi Covid-19, pemerintah ingin melakukan terobosan teknologi yang bisa digunakan berwirausaha. Bagaimana kegiatan ini melatih masyarakat wirausaha baru untuk bisa mendapatkan penghasilan tetap,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, yang membuka acara pelatihan.

Pelatihan ini, menurut Halim, bisa mengoptimalkan potensi sumber daya di masyarakat. “Kegiatan ini berkesinambungan hampir tiap tahun. Lalu ada review sejauh mana capaian targetnya. Masyarakat diharapkan bisa menerapkan pelatihan tersebut untuk membuka wirausaha baru. Kegiatan ini memberikan keahlian skill kepada masyarakat,” katanya.

BACA JUGA : Gempa Susulan Kembali Guncang Jember dengan M 5,3

Program pemerintah pusat ini, menurut Halim, harus bisa dikolaborasikan dengan kebijakan pemerintah daerah. “Terutama karena pemerintah daerah yang bertanggung jawab, maka diharapkan bisa mengembangkan kegiatan ini ke arah yang lebih konkret,” katanya.

Namun harapan itu tak selamanya bisa terpenuhi. “Pemerintah daerah masih sebatas hanya memberikan data-data kelompok UMKM baru yang diusulkan ke pusat untuk mendapat pelatihan maupun bantuan alat dan permodalan. Sampai saat ini pemerintah daerah masih punya program sendiri, namun volumenya terlalu kecil. Harapannya pemerintah pusat yang bisa meng-cover lebih luas. Kalau dipersentase, peran pemerintah daerah 20 persen,” kata Halim.(ris)