UMK Kota Batu Naik Jadi Rp 3 Juta, Serikat Pekerja dan Apindo Beda Sikap

UMK Kota Batu tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.030.367,09. Kenaikannya sekitar Rp 200 ribu atau 7,07 persen dari besaran UMK 2022 sebesar Rp 2.830.367,64.

Dec 10, 2022 - 12:58
UMK Kota Batu Naik Jadi Rp 3 Juta, Serikat Pekerja dan Apindo Beda Sikap

NUSADAILY.COM–KOTA BATU–UMK Kota Batu tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.030.367,09. Kenaikannya sekitar Rp 200 ribu atau 7,07 persen dari besaran UMK 2022 sebesar Rp 2.830.367,64. Besaran UMK kabupaten/kota se Jatim ditetapkan melalui SK Gubernur Jatim nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang UMK di Jawa Timur tahun 2023.

 

Kepala Disnaker Kota Batu Erwan Puja Fiatno menyatakan, dengan disahkannya keputusan tersebut, pihaknya berharap bisa saling menguntungkan bagi para pengusaha dan pekerja yang ada di Kota Batu.

 

"Kami mengusulkan kenaikan UMK ke Provinsi sebesar 7,6 persen. Kemudian disepakati seperti tersebut. Usulan yang kami layangkan itu juga sudah melalui sejumlah diskusi panjang. Antara Pemkot Batu, serikat pekerja dan Apindo," kata Erwan.

 

Sebelumnya, Pemkot Batu mengusulkan adanya kenaikan UMK sebesar 7,6 persen, sehingga menjadi sekitar Rp 3.035.000. Berdasarkan keputusan gubernur, disetujui upah minimum pekerja di kota wisata tersebut menjadi Rp. 3.030.367.09.

 

"Kami harap pemberi kerja dan pekerja menerima menerima keputusan Gubernur terkait UMK 2023," imbuh dia.

 

Dengan adanya keputusan tersebut, Erwan mengungkapkan, jika antara pengusaha dan pekerja di Kota Batu dapat menerima keputusan kenaikan UMK tahun 2023.

 

Sementara itu, Ketua SPSI Kota Batu, Imam Syafii mengatakan, pihaknya sangat menerima kenaikan UMK Kota Batu tahun 2023. Sebab dari usulan kenaikan UMK yang diusulkan oleh SPSI, hanya mengalami penurunan sedikit. Sebelumnya, serikat pekerja itu mengusulkan kenaikan 8 persen. Usulan itu tak lepas dari imbas kenaikan BBM.

 

"Kami bersyukur dengan adanya keputusan ini. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini ada kenaikan signifikan. Naiknya sekitar Rp 200 ribu. Lumayan dibanding tahun sebelumnya yang hanya naik Rp 10 ribu," tutur dia.

 

Meski sudah mengalami kenaikan cukup signifikan. Dalam pelaksanaannya, pihaknya akan turut serta melakukan pengawasan. Karena dalam beberapa kasus ditemui sejumlah perusahaan yang memberikan upah di bawah besaran UMK.

 

"Kami bersama Pemkot Batu akan rutin melakukan monitoring bersama-sama ke lapangan. Sehingga upah para pekerja bisa sesuai ketetapan," tegasnya.

 

Isu ketenagakerjaan yang selalu menjadi persoalan pelik setiap tahun adalah penetapan upah minimum. Formulasi penetapan upah minimum 2023 mengacu pada Permenaker nomor 18 tahun 2022. Dalam ketentuan itu ditetapkan maksimal kenaikan upah 10 persen.

 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batu, Soerjo Widodo mengatakan, formulasi penghitungan upah minimum dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022 cukup memberatkan kalangan pengusaha. Secara hierarki, aturan itu bertentangan dengan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang menetapkan kenaikan upah minimum hanya sebesar 1 persen.

 

"Pasti keberatan. Secara hierarki Permenaker bertentangan dengan PP nomor 36 tahun 2021. Dalam PP itu sudah ada rumus perhitungan upah minimum. Kota tiba-tiba bikin aturan rumus baru melalui Permenaker," ujar Soerjo (Jum'at, 9/12).

 

Soerjo mengatakan, Apindo merasa keberatan dengan kenaikan upah pekerja yang dirasa memberatkan pengusaha. Terlebih kondisi perekonomian masih belum stabil. Ia mengungkapkan pengurus Apindo pusat secara resmi mendaftarkan permohonan uji materi atas Permenaker nomor 18 tahun 2022 ke Mahkamah Agung.

 

"Pastinya keberatan dengan situasi saat ini yang terdampak inflasi kenaikan BBM. Perusahaan bisa bertahan saja sudah bagus. Tidak ada kalau besaran upah ditetapkan single tarif. Harusnya ada klaster berdasarkan jenjang pendidikan hingga risiko pekerjaan untuk menentukan besaran upah pekerja," ungkap Soerjo.(oer)