Gandeng Investor, Banyuwangi Siapkan Pulau Tabuhan Jadi Pulau Wisata

  • Whatsapp
pulau tabuhan
Pulau Tabuhan di perairan Selat Bali (jejakpiknik,com for nusadaily.com)
banner 468x60

NUSADAILY.COM-BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi bersama rekanan swasta merencanakan pembangunan sebuah Pulau Wisata. Sasaran yang dipilih adalah Pulau Tabuhan.

Pulau Tabuhan merupakan pulau kecil tak berpenghuni di perairan Selat Bali, masuk dalam wilayah Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Baca Juga

Luasan Pulau Tabuhan saat ini sekitar 5,3 hektare. Padahal pada 2001 lalu, luasan pulau tersebut tujuh hektare. Luasan pulau semakin berkurang akibat abrasi.

Pemkab Banyuwangi menggandeng perusahaan asal Singapura, EBD Paragon. Pemkab berharap perusahaan itu bisa mengembangkan Pulau Wisata Tabuhan menjadi objek wisata berkelas dunia. Termasuk di dalamnya resort-resort unik yang tetap berbasis pada kearifan lokal.

“Mitra yang akan mengembangkan Pulau Wisata adalah EBD Paragon,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi Guntur Priambodo di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 16 Januari 2020.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di depan ribuan warga Banyuwangi saat puncak Hari Jadi Banyuwangi, pada 18 Desember 2019 lalu.

Menurut Guntur, pengembangan Pulau Tabuhan dilakukan untuk meningkatkan kualitas objek yang ada di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu. Termasuk diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan guna menggerakkan ekonomi lokal.

“Apalagi ada kesepahaman bahwa tenaga kerja lokal akan menjadi prioritas, serta ada langkah untuk memberdayakan kelompok wisata Banyuwangi untuk terlibat dalam mata rantai pelayanan berbagai jasa pariwisata mereka,” ujarnya.

Guntur menambahkan, pengembangan Pulau Tabuhan juga dilakukan untuk mengoptimalkan aset daerah. Karena audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa banyak aset daerah milik Pemkab Banyuwangi tidak dikelola optimal.

“Berdasar hasil audit BPK ditemukan banyak aset Pemkab Banyuwangi yang kurang optimal dimanfaatkan. Karena itu, BPK merekomendasikan mengoptimalkan aset-aset tersebut, terutama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan bisa memberi multiplier effect ke ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Meski melalui perjanjian sewa, Guntur memastikan akses publik dan masyarakat ke pulau yang berlokasi di Selat Bali tersebut tetap disediakan.

“Akses publik tetap disediakan. Jadi tidak benar bahwa nanti masyarakat umum tidak bisa masuk ke Pulau Tabuhan,” ucapnya.

Menurut ia, pengembangan Pulau Tabuhan dengan menggandeng pelaku pariwisata internasional dilakukan karena pengelolaan pulau berpasir putih itu memerlukan biaya besar, seperti sarana air bersih, listrik hingga restorasi terumbu karang yang mati.

“Dari sisi ekonomi, pemerintah telah menghitung matang, sedangkan dari aspek lingkungan, pengelolaan Pulau Tabuhan ini mengacu konsep ekoturisme dan menjaga keselarasan lingkungan,” kata Guntur.

“Pihak pengelola harus bisa mengelola pulau tersebut secara profesional, dan salah satunya didorong untuk membangun infrastruktur yang berfungsi untuk menghambat adanya abrasi,” sambungnya. (yos)