Terjadi Aksi Protes Besar-besaran Oleh Wali Kota Kota dari Berbagai Wilayah Israel Imbas Reformasi Peradilan

Reformasi peradilan yang kontroversial terus diupayakan pemerintah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu. Reformasi peradilan itu disebut mengancam Mahkamah Agung.

Terjadi Aksi Protes Besar-besaran Oleh Wali Kota Kota dari Berbagai Wilayah Israel Imbas Reformasi Peradilan
Demonstrasi di Israel tolak reformasi peradilan. (AP Photo/Ohad Zwigenberg).

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Puluhan Wali Kota dari berbagai wilayah Israel lakukan aksi protes besar-besaran. Mereka kompak lakukan mogok makan sebagai protes reformasi peradilan.

Seperti dilansir CNN, Senin (27/3/2023), reformasi peradilan yang kontroversial terus diupayakan pemerintah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu. Reformasi peradilan itu disebut mengancam Mahkamah Agung.

Sebagai bentuk protes, aksi mogok puluhan wali kota dimulai pada Senin (28/3) di kota suci Yerusalem. Dilaporkan lebih dari dua lusin wali kota ikut serta dalam aksi protes tersebut.

BACA JUGA : Pemprov Bali Menolak Keikutsertaan Israel Bertanding di...

"Kami, para wali kota dari otoritas lokal yang berasal dari semua sisi spektrum politik, mulai besok (27/3) pagi, akan melancarkan aksi mogok makan di Yerusalem, di seberang kantor Perdana Menteri, menuntut diakhirinya krisis dan bencana besar yang akan dialami Israel, untuk mencegah keamanan negara ini terdampak dan demi kebersamaan dan persatuan negara," tegas Wali Kota Herzliya Moshe Fadlon dalam pernyataan bersama pada Minggu (26/3) waktu setempat.

Pernyataan bersama itu ditandatangani 27 wali kota dari berbagai wilayah Israel. Mereka mewakili berbagai otoritas lokal dengan spektrum yang luas.

Wewenang Pemerintah Pilih Hakim

Reformasi peradilan memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah untuk memilih hakim dan membatasi wewenang Mahkamah Agung dalam membatalkan undang-undang.

Hal itu memicu gelombang unjuk rasa besar-besaran di Israel. Bahkan sekutu Israel, termasuk Amerika Serikat (AS), menyatakan keprihatinan.

Para pengkritik menyebut perombakan semacam itu akan memperlemah peradilan, membahayakan kebebasan sipil dan merugikan perekonomian negara.

Namun pandangan beda disampaikan oleh pemerintah Israel. Mereka mengklaim perubahan semacam itu akan membatasi jangkauan Mahkamah Agung dan justru memulihkan keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan antara para anggota parlemen dan otoritas peradilan.

Demo Pencopotan Menhan

Sebelum aksi protes reformasi peradilan, Israel telah memanas karena Netanyahu memecat Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant yang menyerukan agar reformasi peradilan dihentikan.

Pada Minggu (26/3), para demonstran menguasai ruas jalan raya di pusat Tel Aviv, memblokir lalu lintas dan melakukan aksi pembakaran ban

Beberapa demonstran bahkan nekat melemparkan barikade logam yang dipasang polisi

Presiden Minta Netanyahu Hentikan Reformasi Peradilan

Presiden Israel Isaac Herzog turut bicara setelah melihat kondisi yang semakin panas. Dia menyerukan kepada pemerintahan Netanyahu untuk menghentikan segera reformasi peradilan yang kontroversial itu.

"Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab yang dibutuhkan, saya menyerukan kepada Anda untuk segera menghentikan proses legislatif," cetus Herzog dalam pernyataannya pada Senin (27/3) waktu setempat.

Dalam tanggapannya, Herzog juga mengimbau para politisi Israel dari semua kalangan untuk 'menempatkan warga negara ini di atas segalanya dan bertindak dengan keberanian serta tanggung jawab atas penundaan lebih lanjut'. (ros)