Teddy Minahasa Ungkap Banyak Kejanggalan Proses Hukum saat Pembacaan Pleidoi
"Majelis Hakim Yang Mulia, dalam proses hukum yang saya alami ini, terjadi banyak sekali kejanggalan dan unprocedural yang dilakukan sejak proses penyidikan dan penuntutan," kata Teddy.
NUSADAILY.COM - JAKARTA - Mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa menyatakan banyak kejanggalan proses hukum perkara peredaran gelap narkoba yang kini menjeratnya. Dia menduga hal itu untuk membinasakan dirinya.
Teddy menyampaikan itu dalam sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (13/4).
Teddy mengungkap sejak proses penyidikan hingga penuntutan banyak kejanggalan dalam proses hukum yang saat ini tengah dijalaninya.
Kejanggalan itu dilakukan dengan memanfaatkan para terdakwa yang bertujuan untuk menghentikan karier dan membinasakan jenderal bintang dua itu.
"Majelis Hakim Yang Mulia, dalam proses hukum yang saya alami ini, terjadi banyak sekali kejanggalan dan unprocedural yang dilakukan sejak proses penyidikan dan penuntutan," kata Teddy.
"Dengan memanfaatkan para terdakwa lainnya yang mengarah kepada sebuah konspirasi dan rekayasa untuk membunuh karakter saya, menghentikan karier saya dan menghancurkan hidup serta masa depan saya, yang tentunya berdampak terhadap keluarga besar saya. Bahkan akhirnya bertujuan untuk membinasakan saya," sambungnya.
BACA JUGA : Sidang Irjen Teddy Minahasa Kembali Digelar dengan Agenda...
Selain itu, kata dia, penasihat hukum para terdakwa yakni Adriel Viari Purba juga gencar menyerang dirinya dalam pemberitaan media massa.
"Jaksa penuntut umum pun secara otomatis harus melakukan estafet yang sama tentang apa yang dilakukan dari penyidik," ujarnya.
Ia lantas menyinggung keterangan ahli hukum pidana Eva Achjani Zulfa yang pernah dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut bahwa proses penegakan hukum tidak boleh atau tidak sah jika dilakukan secara melawan hukum.
Teddy menyebut proses penetapan tersangka dirinya juga tidak sesuai prosedur. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada 13 Oktober 2022. Padahal dirinya belum pernah diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi atau apapun.
"Hal ini mengesankan bahwa saya memang dibidik untuk dijatuhkan. Dan sekarang terbukti bukan hanya dijatuhkan namun juga dibinasakan," ujar Teddy.
Teddy juga menyebut penetapan dirinya sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi yang juga tersangka atau saksi mahkota serta alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp yang berasal dari hasil ekstraksi ponsel milik tersangka lain.
"Jadi bukan handphone milik saya Yang Mulia, handphone milik saya tidak pernah ditampilkan Yang Mulia. Namun bukti percakapan chat WhatsApp diperoleh dengan cara yang melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-undang ITE," katanya.
"Di mana tidak dilakukan proses uji digital forensik sesuai dengan SOP yang benar, yang menghasilkan alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium digital forensik yang utuh dan tidak terpotong-potong," sambungnya.
Teddy mengatakan berdasarkan kesaksian ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya dalam persidangan disebutkan bahwa alasan memotong-motong hasil uji digital forensik adalah karena hasil koordinasi dengan penyidik dan berdasarkan laporan kemajuan.
"Ini artinya bahwa konstruksi berpikir ahli digital forensik dan petugas laboratorium forensik adalah sesuai dengan dalam tanda kutipan pesanan," ujarnya.
"Karena seharusnya hasil laboratorium forensik disajikan secara utuh. Kemudian penyidik yang berwenang mengambil sampling percakapan yang diperlukan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, jadi sejak di laboratorium sudah dipotong-potong sesuai dengan pesanan penyidik," imbuhnya.
Pamer prestasi
BACA JUGA : Teddy Minahasa Bakal Bacakan Pleidoi Atas Kasus Narkoba...
Teddy kemudian membeberkan sederet prestasi yang diraih selama berkarir sebagai anggota Polri. Ia mengklaim prestasi-prestasi itu diraih tanpa praktik kolusi dan nepotisme.
Berawal dari pengakuan Teddy yang dilahirkan dari keluarga 'wong cilik' yang berhasil meniti karir di kepolisian usai lulus dari Akademi Kepolisian pada 1997 silam.
Teddy pamer pernah sebagai Kapolda Sumatera Barat, Staff Ahli Manajemen Kapolri, dan Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri, Staf Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, hingga Ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Jenderal bintang dua itu mengklaim sederet prestasi yang diterimanya selama bergabung di Korps Bhayangkara diperoleh tanpa praktik kolusi dan nepotisme.
"Jabatan tersebut di atas saya terima secara alamiah tanpa saya menggunakan cara-cara yang kolusi dan nepotisme," kata Teddy.
Jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya menuntut Teddy dengan hukuman pidana mati lantaran dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan peredaran narkoba secara ilegal.
Teddy dinilai terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(lal)
