Sutiaji Buka Suara Terkait Larangan Buka Puasa Bagi Pejabat dan ASN yang Diputuskan Jokowi

NUSADAILY.COM – MALANG - Wali Kota Malang Sutiaji buka suara terkait larangan buka puasa bagi pejabat dan ASN yang diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pihaknya masih minta penjelasan karena kebijakan itu menimbulkan pro dan kontra.
"Kami masih minta klarifikasi dan penjelasan secara detil. Karena sudah beredar di masyarakat dan menjadi pro kontra di grup Bupati dan Wali Kota," terang Sutiaji kepada wartawan di Balai Kota Malang, Jumat (24/3/2023).

Sutiaji mengaku khawatir jika larangan buka bersama yang dikeluarkan pemerintah dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Karena masyarakat bisa saja membandingkan dengan kegiatan lain yang selama ini diperbolehkan. "Kami khawatir akan menuai polemik di masyarakat. Karena sepakbola boleh, konser (Blackpink) boleh, lalu buka bersama tidak diperbolehkan," tuturnya.dilansir dari detik.com

BACA JUGA : Hutan Dibuka untuk Lahan Pertanian, Bencana Longsor Menjadi...

Menurut Sutiaji, surat edaran dari Sekretaris Negara (Setneg) mestinya disertai indikator-indikator dalam poin yang dilarang. Karena buka bersama merupakan suatu tradisi di masyarakat Indonesia. Apalagi berkaca kepada kegiatan sebelum bulan Ramadhan yang dihadiri oleh banyak orang.

"Saya kira akan terjadi pertentangan yang luar biasa dari masyarakat. Karena dulu saat COVID masih itu enggak boleh. Tapi sekarang kan sudah agak longgar, dan masyarakat membandingkan dengan ada konser BlackPink di Jakarta kemarin bebas. Ada perhelatan bola, ada perhelatan kesenian-kesenian yang lain. Kenapa itu boleh dan sedangkan ini adalah untuk kebaikan, itu tidak boleh," cetusnya.

BACA JUGA : Kahmi se Malang Raya Siap Berkontribusi Perkuat Desa

Baginya pelarangan buka bersama itu yang menjadi kambing hitam juga bagi pejabat di daerah. Padahal dibalik larangan buka bersama itu, pemerintah tidak menginginkan buka bersama menjadi ajang bermewah-mewahan, karena saat ini tengah menjadi sorotan di masyarakat.

"Yang ditakutkan bermewah-mewahan, karena sekarang tengah menjadi sorotan masyarakat. Saya mohon sekali lagi masyarakat memaklumi jangan sampai ditarik-tarik ke masalah-masalah agama. Ini murni sebenarnya negara mengingatkan pada kita semua untuk hidup yang nggak mewah-mewah, yang kedua tetap kita menjaga (terhindar dari) COVID-19," bebernya.
Di sisi lain, lanjut Sutiaji, pelarangan buka bersama pejabat dan ASN di daerah juga dinilai menimbulkan kontroversi. Sutiaji mencontohkan ketika rapat koordinasi (rakor) diadakan siang sampai sore hari, hal itu tentu juga disediakan buka puasa.

"Rakor di sore hari kalau pagi mungkin ngantuk, siang ngantuk, ya kita laksanakan kadang-kadang habis Ashar. Ada kegiatan rapat kalau sudah waktunya berbuka masa enggak berbuka, dengan catatan kami juga nanti meniadakan dan mengurangi yang sifatnya ya makan berlebihan, cukup dengan UMKM yang ada karena sesungguhnya kita harus sama-sama prihatin," tuturnya.

Sejauh ini, kata Sutiaji, Pemkot Malang belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah mengenai larangan buka bersama bagi pejabat maupun ASN. "Kami belum menerima secara resmi, hanya yang beredar itu. Seperti di TikTok soal klarifikasi dari Setneg, bahwa masyarakat boleh melaksanakan buka bersama," pungkasnya.

Sebelumnya ada larangan buka bersama yang tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama, yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3/2023).

"Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian,(ris)