Menpora Mulai Sosialisasi Inpres Sepak Bola dari Jawa Timur

  • Whatsapp
Arsip-Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali (kanan) berbincang dengan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (tengah) dan Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto (kiri), sebelum rapat koordinasi terkait kompetisi sepak bola Liga 1 2021 di Jakarta, Rabu (21/4/2021). Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PSSI menyebutkan Liga 1 2021 akan dimulai pada 3 Juli 2021 hingga Maret 2022. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memulai sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dari Jawa Timur pada Jumat (4/6).

Dalam konferensi pers virtual yang diikuti di Jakarta, Jumat malam, Zainudin menyebut bahwa alasan penunjukan Jawa Timur adalah banyaknya klub sepak bola dari wilayah tersebut.

Baca Juga

BACA JUGA : Kecepatan Ferrari di Baku di Luar Ekspektasi Sainz dan Leclerc

“Di Liga 1 saat ini, Jawa Timur menyumbangkan klub paling banyak, ada lima. DKI Jakarta dan Jawa Barat saja hanya diwakili masing-masing satu klub,” ujar politikus Partai Golkar itu, di hadapan pimpinan daerah di Jawa Timur termasuk Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Selain itu, Menpora melanjutkan, sosok asal Jawa Timur juga mendominasi anggota Komite Eksekutif PSSI terkini.

Sosialisasi inpres itu di Jawa Timur akan berlangsung selama dua hari.

Pada hari pertama, Menpora ikut mengundang bupati dan wali kota di beberapa wilayah di Jawa Timur. Di samping itu, ada pula asosiasi PSSI tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

“Kami sengaja mengundang bupati dan wali kota agar mengetahui tugasnya. Saya juga berharap asosiasi PSSI di sini agar berkomunikasi dengan gubernur supaya dibantu,” ujar Zainudin.

BACA JUGA : Chelsea Perpanjang Kontrak Tuchel Hingga 2024

Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2019.

Sejak ditetapkan, inpres yang berisi tentang kerja sama antarpemerintah dan lembaga tersebut belum berjalan secara optimal. (int1)