Sosmed Ganjar Diserbu, Gubernur Bali Koster Pilih Matikan Komentar Akun Instagram
Berbeda dengan Koster, akun media sosial milik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diserbu warganet usai FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
NUSADAILY.COM - JAKARTA - Gubernur Bali I Wayan Koster memilih mematikan kolom komentar di akun media sosial Instagram miliknya.
Koster menjadi sorotan usai penolaknnya terhadap Timnas Israel yang rencananya akan bermain di Indonesia dalam ajang Piala Dunia U-20 2023.
Terpantau semua postingan Koster tak ada komentar dan warganet tak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut.
Berbeda dengan Koster, akun media sosial milik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diserbu warganet usai FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
BACA JUGA : Warganet Serbu Medsos Ganjar, Setelah Piala Dunia U-20...
Postingan Ganjar terbaru yang mengunggah video dirinya berkunjung ke sebuah panti jompo pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U-20 2023.
"Terimakasih sudah menghancurkan mimpi anak bangsa," ujar warganet di laman Instagram Ganjar.
"Semoga jadi Presiden Palestina," tulis salah satu akun menyindir Ganjar.
"Respect Gubernurku, rela menolak Israel demi menyakiti hati masyarakat sendiri," singgung warganet.
"2024 No Ganjar," tulis akun lainnya.
Tak hanya di Instagram, di Twitter pun Ganjar "dirujak" warganet.
BACA JUGA : Perjuangan Indonesia Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20...
"Saya pendukung anda jadi presiden, tapi kenapa anda menghancurkan sepakbola Indonesia?? Kalau di ban, berapa banyak pemain, pelatih wasit, dan stakeholder sepakbola yang nganggur.. Tolong bijak berpendapat," cuit warga di Twitter.
Sebelumnya FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 karena penolakan terkait partisipasi timnas Israel U-20.
Sejumlah kepala daerah, organisasi masyarakat hingga organisasi keagamaan menyatakan menolak kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 yang rencananya digelar di enam provinsi, meliputi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Penolakan dari sejumlah kepala daerah yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, yang paling menjadi sorotan.(lal)
