Soal Ormas Kelola Tambang, Romo Benny: ‘Jangan Masuk Jebakan’

"Jadi kita harus betul-betul jangan sampai kita jatuh masuk ke dalam sebuah perangkap 'jebakan Batman' karena tambang-tambang besar. Perangkap artinya jangan sampai kita terjebak tata kelola ekosistem alamnya itu menjadi rusak," jelasnya.

Jun 11, 2024 - 09:52
Soal Ormas Kelola Tambang, Romo Benny: ‘Jangan Masuk Jebakan’

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Tokoh Agama Katolik Romo Benny Susetyo mengungkapkan alasan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan ormas Katolik lainnya menolak izin pengelolaan lahan tambang.

Benny mengatakan gereja merupakan pelayanan pastoral yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan keumatan. Mereka tidak pernah diajarkan untuk mengelola konsesi tambang.

"Karena kita tidak pernah dididik, dilatih untuk itu. Karena itu menyangkut kalau kita bicara tentang tambang menyangkut tentang prinsip. Ada prinsip keadilan, manfaat, keseimbangan, ekosistem alam, perlindungan terhadap adat budaya dan wilayah," ujarnya dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (11/6).

Menurutnya, permasalahan pertambangan cukup kompleks mulai dari padat teknologi, padat modal, hingga padat mafia.

Oleh karena itu, kata dia, ormas Katolik perlu berhati-hati agar tidak terperangkap dalam jebakan.

"Jadi kita harus betul-betul jangan sampai kita jatuh masuk ke dalam sebuah perangkap 'jebakan Batman' karena tambang-tambang besar. Perangkap artinya jangan sampai kita terjebak tata kelola ekosistem alamnya itu menjadi rusak," jelasnya.

Benny menyebut jika organisasi keagamaan tidak memiliki pengalaman dalam bidang pertambangan, maka bisa saja mengalami kerugian.

"Jadi prinsip lembaga gereja itu lebih ke prinsip kehati-hatian dan kebijaksanaan. Serta domainnya tidak di situ," ucapnya.

Presiden Jokowi memberikan karpet merah terhadap organisasi keagamaan untuk mendapatkan izin kelola tambang.

Hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam aturan tersebut terdapat Pasal 83A yang memberikan kesempatan bagi ormas agama untuk memiliki WIUPK.

Beberapa organisasi menyambut baik, namun ada beberapa yang menolak. Adapula yang masih mengkaji hal tersebut.(han)