Sikapi Isu Reshuffle, Demokrat Minta Jokowi Contoh SBY di Akhir Masa Kepemimpinannya

Demokrat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) idealnya mencontoh sikap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang fokus menjalani pemerintahan di tahun-tahun terakhir masa kepemimpinan.

Sikapi Isu Reshuffle, Demokrat Minta Jokowi Contoh SBY di Akhir Masa Kepemimpinannya

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Jumat (14/10/2022), menanggapi isu reshuffle yang mencuat usai Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Demokrat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) idealnya mencontoh sikap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang fokus menjalani pemerintahan di tahun-tahun terakhir masa kepemimpinan.

"Mungkin Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY. Bagaimana Bapak SBY dalam tahun-tahun terakhir pemerintahannya, fokus mengurus negeri dan memikirkan nasib rakyat. Tidak berupaya menentukan dan mengatur-atur siapa sebaiknya calon pengganti beliau," katanya.

Meski begitu, Herzaky menilai reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi yang bisa dilakukan kapanpun jika dirasa perlu.

"Reshuffle hak prerogatif Presiden. Jadi, Presiden bisa dan berhak melakukan reshuffle kapanpun dirasa perlu. Karena kinerja pemerintah tanggung jawab Presiden. Bukan menteri. Apalagi, seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, tidak ada visi misi menteri. Yang ada, visi misi presiden," ujar Herzaky.

Namun, menurut Herzaky reshuffle setidaknya dilakukan untuk upaya perbaikan kabinet demi kepentingan rakyat. Bukan mementingkan syahwat kekuasaan.

"Hanya, publik pun bisa dan berhak menilai, apakah reshuffle dilakukan oleh presiden itu untuk kepentingan rakyat, alias upaya perbaikan kinerja kabinet agar hasil kerjanya semakin terasa dan efektif untuk perbaikan nasib rakyat," ujar Herzaky.

"Ataukah, reshuffle hanya untuk memenuhi syahwat politik berkuasa semata, yang mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan, sebagai alat tekan untuk pihak-pihak yang tidak lagi sejalan, meskipun pilihan sikap yang diambil para menteri atau parpol asal menteri itu tidak ada kaitannya dengan kinerja kabinet," sambungnya.

Herzaky mengatakan sebaiknya Jokowi dan para partai politik (parpol) pendukung fokus bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023. Menurutnya, kondisi masyarakat saat ini sedang susah.

"Lebih baik presiden dan koalisi parpol pendukung pemerintahan fokus saja bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023. Belum resesi global saja, kondisi rakyat Indonesia sudah susah benar saat ini. Harga-harga kebutuhan pokok terus melambung, tetapi penghasilan tak kunjung meningkat," jelas Herzaky.

Lebih lanjut, Herzaky mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang memotong kewenangan parpol dengan memberikan intimidasi atau tekanan dalam bentuk apapun. Dia menyebut ada kecenderungan upaya konsolidasi agar tidak ada sosok lain yang ikut dalam kontestasi di 2024 nanti.

"Jangan malah presiden ataupun para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggergaji hak dan kewenangan parpol sebagai entitas berdaulat di negeri ini, dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya kepada rakyat dengan mengusung calon pemimpin negeri di Pilpres 2024 sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat ataupun konstituennya," ucap Herzaky.(han)