Sidang Sudah Dua Kali Jalan, Pemkab Baru Mau Memproses Surat Kuasa, Terkait Sengketa Pasar Hewan Pakis

Sidang gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa lahan Pasar Hewan Pakis, sudah berjalan dua kali. Namun Pemkab Malang melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang baru memproses surat kuasa untuk perwakilan 7 tergugat dalam gugatan nomor: 61/Pdt.G/2024/PN.Kpn di Pengadilan Negeri Kepanjen. 

May 30, 2024 - 08:07
Sidang Sudah Dua Kali Jalan, Pemkab Baru Mau Memproses Surat Kuasa, Terkait Sengketa Pasar Hewan Pakis

NUSAAILY.COM - MALANG - Sidang gugatan perbuatan melawan hukum terkait sengketa lahan Pasar Hewan Pakis, sudah berjalan dua kali. Namun Pemkab Malang melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang baru memproses surat kuasa untuk perwakilan 7 tergugat dalam gugatan nomor: 61/Pdt.G/2024/PN.Kpn di Pengadilan Negeri Kepanjen. 

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang, Prasetyani Arum A., SH., M.Hum mengatakan, pihaknya masih perlu melakukan konfirmasi kepada perwakilan para tergugat untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan ahli waris almarhum Imam Qurtubi, Nur Yusuf, warga Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Perihal sebidang tanah seluas 1.770 meter persegi yang kini difungsikan sebagai pasar hewan di Kecamatan Pakis.

"Kita masih membuatkan surat kuasanya, kita akan memanggil para pihaknya untuk mengkonfirmasi kesiapan dari berkas-berkas yang dimiliki sebagai dasar gugatan dari Qurtubi itu tadi," ungkap Arum saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (29/5/24).

Arum pun memastikan, pada agenda sidang selanjutnya pada Selasa (4/6/24), segala persyaratan administrasi untuk persidangan akan siap. Saat ini, pihaknya masih berkomunikasi secara intensif dengan para tergugat. 

"Tapi kami komunikasi terus. Ini masih tahapan sidang kedua kan kemarin. (Sidang selanjutnya, red) pasti sudah siap," terangnya. 

Ditanya soal status lahan pasar hewan di Pakis, Arum belum dapat menjelaskan. Hal itu, menurutnya, perlu dilakukan pengecekan lebih dalam terkait dokumen yang dimiliki Pemkab Malang. 

"Kami masih belum tahu, kami belum bisa menjawab. Kami harus melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malang," ungkapnya. 

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Malang ternyata belum siap untuk menghadapi gugatan nomor: 61/Pdt.G/2024/PN.Kpn yang dilayangkan ahli waris almarhum Imam Qurtubi, Nur Yusuf, warga Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang perihal sebidang tanah seluas 1.770 meter persegi yang kini difungsikan sebagai pasar hewan di Kecamatan Pakis.

Kuasa hukum Nur Yusuf, Cuwik Liman Wibowo, SH, M. Hum, mengatakan bahwa pada agenda sidang kedua, Selasa (28/5/2024), perwakilan para tergugat masih belum dapat melengkapi legal standing yang menjadi salah satu syarat persidangan. Cuwik pun sedikit kecewa atas hal tersebut.

Adapun 10 orang yang menjadi tergugat. Diantaranya Bupati Malang (tergugat I), Sekda Kabupaten Malang (tergugat II), Badan Keuangan dan Aset Daerah (tergugat III), serta beberapa tergugat lain seperti Dinas Perindustrian Perdagangan, Camat dan Kepala Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis. 

Berdasarkan materi gugatan, Cuwik menjelaskan bahwa penggugat adalah ahli waris sah dari (alm) Imam Qurtubi. Pemilik sebidang tanah Yasan jenis pertanian dengan leter C nomor: 2156, persil nomor: kelas S II dengan luas 1.770 meter persegi atas nama (alm) Imam Qurtubi. 

Sebidang tanah itu, berasal dari tanah adat milik adat yaitu seluas 950 meter persegi, leter C nomor: 1634, persil nomor: 25 blok S II sebagaimana Akta Jual Beli nomor: 459/PPAT-PKs/VII/1996. Dan, tanah seluas 820 meter persegi, leter C nomor: 2156, persil nomor: 25 blok S II, sebagaimana Akta Jual Beli nomor: 460/PPAT-PKs/VII/1996.(ap)