Seratusan Kades Kabupaten Blitar Demo ke DPR RI

Setiba di Jakarta, ratusan Kades Kabupaten Blitar itu akan langsung turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPR-RI. Ratusan Kades dari Kabupaten Blitar itu kan bergabung dengan kepala desa desa seluruh Indonesia yang juga turun ke jalan.

Jan 17, 2023 - 19:50
Seratusan Kades Kabupaten Blitar Demo ke DPR RI
Seratusan Kades Kabupaten Blitar Demo ke DPR RI

NUSADAILY.COM – BLITAR – Sebanyak 100 Kades (kepala desa) di Kabupaten Blitar berangkat ke Jakarta untuk demo meminta perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun, Senin (16/01/2023). Mereka berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan Kades seluruh Indonesia yang melakukan ujuk rasa di DPR-RI pada Selasa (17/1/2023) hingga Kamis (19/1/2023).

Ratusan kepala desa tersebut berangkat ke Jakarta dengan menempuh jalur darat, yakni menggunakan bus. Total ada 3 armada bus yang mengantar 100 kepala desa Kabupaten Blitar. “Hari ini tanggal 16 Januari 2023 berangkat bersama-sama 100 personil kepala desa naik 3 bus menuju ke gedung DPR RI Senayan Jakarta,” kata Tri Haryono, Ketua DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Blitar.

BACA JUGA : Bupati Pamekasan Ajak Pemimpin Tingkatkan Volume Sabar

Setiba di Jakarta, ratusan Kades Kabupaten Blitar itu akan langsung turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPR-RI. Ratusan Kades dari Kabupaten Blitar itu kan bergabung dengan kepala desa desa seluruh Indonesia yang juga turun ke jalan.

Ratusan kepala desa Kabupaten Blitar itu menuntut agar perubahan peraturan tentang masa jabatan. Para Kedes menuntut DPR RI agar mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Nantinya dengan masa jabatan 9 tahun maka setiap kelapa desa bisa menjabat selama 2 periode. Para Kades beralasan masa jabatan yang berlaku saat ini terbilang pendek.

Sehingga kinerja dan program dari desa tidak bisa berjalan maksimal. Selain itu dengan pendeknya masa jabatan maka semakin sering pula proses pemilihan kepala desa yang menyita biaya serta rawan konflik.

Menurut Tri Haryono, saat proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Blitar, selalu muncul potensi konflik yang berdampak buruk pada tatanan kemasyarakatan. Sehingga dengan perubahan masa jabatan kades 9 tahun maka potensi konflik bisa berkurang. “Kami menuntut yang pertama 9 tahun masa jabatan Kades setiap periode dan non periode itu hak asul desa,” imbuhnya.

Jumlah 100 kepala desa yang berangkat ke DPR-RI itu merupakan setengah dari total Kades di Kabupaten Blitar. Diketahui jumlah desa di Kabupaten Blitar sendiri mencapai 220. Ratusan kepala desa tersebut diberangkatkan langsung oleh Bupati Blitar Rini Syarifah.

Bupati Blitar pun memberi pesan kepada para Kepala Desa agar bersikap santun dalam menyampaikan aspirasinya. Sehingga nama baik Kabupaten Blitar tetap bisa dijaga di Jakarta.

Rini Syarifah tak lupa menyampaikan agar para kepala desa berlapang dada untuk menerima apapun hasil dari unjuk rasa yang akan digelar di DPR-RI. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar itu juga berharap setelah selesai berunjuk rasa para Kades segera pulang ke Kabupaten Blitar untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya.

BACA JUGA : Ini Kandidat Sekda Pamekasan Suksesor Totok Hartono

“Bawa nama baik Kabupaten Blitar, tidak apa-apa sampaikan unek-uneknya di sana secara santun dan bijaksana, apapun hasilnya nanti harus tetap bersatu padu,” kata Bupati Blitar.

Rini Syarifah berpesan meski Kades Kabupaten Blitar demo ke Jakarta, namun kegiatan pelayanan di desa harus tetap berjalan maksimal. Dirinya tidak ingin mendengar ada aduan soal pelayanan terganggu akibat sang kepala desa ikut berunjuk rasa ke Jakarta.(ris)