Mengantarkan Bupati Bebas Korupsi

  • Whatsapp
Pilkada dengan sarat permainan duit. Karikatur. (surveicalonwalikota.blogspot.co.id)
banner 468x60

Oleh: Nur Fakih

Hari ini Rabu 9 Desember 2020, terdapat 9 propinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia menggelar pesta demokrasi di tengah pandemi Covid-19. Ya, pemilihan kepala daerah serentak.

Hampir dipastikan pada Rabu sore, melalui hitung cepat dapat diketahui siapa calon kepala daerah yang meraih suara terbanyak.

Baca Juga

Persoalannya adalah apakah kita berkepentingan dengan calon gubernur, walikota dan bupati terpilih? Apakah melalui Pilkada ini telah melahirkan pemimpin sejati yang benar-benar memikirkan pembangunan berkeadilan yang mensejahterakan rakyatnya?

Bukankah sudah menjadi pengetahuan umum bahwa, Pilkada ini termasuk bisnis politik berbiaya tinggi yang harus minimal balik modal bahkan kalau bisa pulang bawa untung? Pilkada seakan hanya pasar politik belaka dengan roh transaksional.

Dari beberapa kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung masih saja dilanggengkan tradisi; mengumbar program kerakyatan sekadar menarik massa pemilih, selalu saja ada biaya beli tiket kendaraan politik, selalu saja ada money politic, selalu digelindingkan bola fitnah, dan selalu saja ada kepala daerah tersandung hukum.

Dari beberapa kali Pilkada juga tidak banyak mendapatkan pemimpin hebat yang benar-benar terbukti mampu memajukan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab mereka yang terpilih lebih memilih bekerja biasa-biasa saja, tanpa gebrak-gebrakan khawatir akan digebrak sendiri oleh aparat penegak hukum.

Bupati Jembrana, Bali, I Gede Winarsa adalah contohnya. Dia bupati yang terpilih secara langsung. Dia memiliki program terobosan bidang pendidikan hebat sehingga hampir semua bupati dan anggota dewan se-Indonesia melakukan studi banding ke Jembrana. Namun kebaikan programnnya harus dibayar dengan masuk bui.

Yang unik, empat bupati atau semua bupati di Subang, Jawa Barat yang dipilih melalui Pilkada, secara bergantian terjerat kasus korupsi, begitu pula dengan bupati Mojokerto. Yang tidak habis pikir lagi bupati Kudus, dua kali menjadi bupati dua kali pula dipenjara karena korupsi.

Kepala daerah korupsi tidak mengenal apakah dia berprestasi atau tidak berprestasi. Kurang baik apa, walikota Mojokerto yang kiai, dalam perjalanannya juga kesandung korupsi, begitu pula bupati Mustafa Kamal Pasya yang berhasil membangun infrastruktur Mojokerto dengan sangat bagus juga terjerat korupsi. Orang-orang terbaik di Malang Raya, dua walikota dan satu bupati, ketiganya juga harus dipenjara.

Namun di antara kepala daerah di Jawa Timur itu ada Bupati Banyuwangi Azwar Anas dan Walikota Surabaya Bu Risma yang masih diteladani sebagai kepala daerah terbaik dan berprestasi. Keduanya sampai saat ini belum diganggu persoalan korupsi.

Sebelumnya mantan bupati Lamongan, Masyfuk juga pernah mengukir prestasi tinggi yang berhasil menggeser kabupaten kelas bawah menjadi kabupaten paling moncer, begitu pula dengan Bambang DH mantan walikota Surabaya.

Apakah semua bupati berpeluang masuk kubangan korupsi? Bisa ya dan bisa tidak. Bisa ya, karena semakin banyak program pembangunan yang dikerjakan semakin besar dana yang dibutuhkan. Peluang untuk melakukan tindak korupsi juga semakin menganga. Ada walikota yang sejak awal menghindari kerja-kerja manipulasi, ternyata jatuh dalam pelukan korupsi hanya karena salah ucap dan ada juga karena salah mengadministrasikan. Tetapi memang ada yang berniat sejak awal untuk menggarong uang rakyat, seperti yang kita semua tahu mereka saat ini jadi penghuni penjara.

Perilaku kepala daerah terpilih yang nakal itu, tidak bisa disalahkan, karena kita sebagai pemilih sampai saat ini masih menjadi pemilih tradisional, memilih calon kepala daerah hanya berdasarkan uang. Tidak menggunakan akal sehat sehingga kehilangan kecerdasan untuk memilih calon, sementara pemilih cerdas saat mengetahui semua calonnya tidak cerdas akan memilih jalan tidak cerdas, yaitu Golput. Padahal sistem Pemilu kita, berapa pun jumlah Golputnya, Pilkada tetap sah.

Tradisi partai politik juga mempertontonkan adegan politik tradisional yang tidak melakukan pendidikan politik yang rasional, sehingga pilihan pragmatisme lebih utama dibanding memilih calon yang memiliki kualitas, kapasitas dan kapabilitas sebagai calon kepala daerah yang layak dipilih.

Sistem politik sudah dimodernisasi bahkan sudah didemokrasikan lebih liberal melampui batas-batas system politik perwakilan yang diamanatkan sila keempat dari Pancasila dan UUD 45. Namun pintu yang sudah dibuka lebar-lebar itu belum ditangkap sebagai proses politik yang mensejahterakan rakyat.

Itu sebabnya, kepala daerah yang terpilih memikul beban berat untuk menjalankan roda pemerintahannya. Tugas pertamanya adalah harus bekerja keras untuk membuka pintu-pintu komunikasi yang intensif baik dengan lembaga vertical maupun horizontal. Tanpa itu, program kerakyatan yang dijalankan dengan penuh inovasi, kreatif dan berkemajuan akan menemui banyak batu sandungan.

Maka perlu banyak belajar kepada Bu Risma, Pak Azwar Anas maupun ke Pak Masyfuk bagaimana bisa selama 10 tahun semua program pembangunannya menghasilkan karya monumental yang dikenang sepanjang masa tanpa tersandung kasus hukum.

Tidak seperti jeritan hati seorang mantan bupati yang berbisik lirih, ‘’Penderitaan saya sebagai bupati sampai sekarang belum hilang. Maka setiap calon kepala daerah yang meminta restu, saya dalam posisi repot. Kalau saya bilang jangan maju menjadi calon kepala daerah nanti saya dikira menghalanginya tetapi kalau saya mendorongnya maju sebagai calon kepala daerah, saya kasihan kelak akan bernasib seperti saya yang selalu diusik dengan persoalan hokum hanya kesalahan kecil waktu menjabat sebagai bupati tetapi setelah itu menjadi persoalan besar yang harus saya tanggung sendiri sampai sekarang bahkan mungkin sampai saya tiada,’’ katanya.

Masih mau berebut menjadi kepala daerah? (*)

*) Penulis adalah salah satu pengisi tetap Selamat Pagi Nusaku, rubrik khusus berisi tulisan Dewan Redaksi Nusadaily.com.